Waketum Golkar Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera

Banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat telah menimbulkan kerusakan masif dan krisis kemanusiaan serius. Melihat skala bencana yang melampaui kapasitas penanganan daerah, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyerukan agar pemerintah segera menetapkan Status Bencana Nasional. Menurutnya, penetapan status ini akan mempercepat mobilisasi sumber daya, logistik, dan kekuatan nasional untuk penyelamatan dan pemulihan.

“Status ini bisa ditetapkan segera. Itu akan menambah energi, effort, dan tenaga yang lebih besar untuk membantu penanggulangan bencana di sana,” ujar Doli dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025). Ia menegaskan bahwa penetapan Bencana Nasional bukan sekadar formalitas administratif, tetapi keputusan strategis yang menentukan kecepatan penyelamatan nyawa dan pemulihan daerah terdampak.

Doli menjelaskan bahwa bencana kali ini tidak lagi bersifat lokal. “Ini bukan lagi bencana lokal. Ini sudah lintas wilayah dan lintas otoritas,” tegasnya. Fenomena cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir bandang dan longsor terus-menerus telah menghancurkan infrastruktur vital, memutus jalur transportasi, dan membuat banyak wilayah terisolasi. Dalam kondisi seperti ini, kapasitas pemerintah daerah dinilai telah kewalahan.

Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam logistik, evakuasi, komunikasi, hingga distribusi bantuan. “Sumber daya daerah terbatas. Penetapan nasional membuka pintu mobilisasi penuh TNI, Polri, BNPB, kementerian, hingga dana siap pakai dalam skala besar,” lanjut Doli. Dengan status nasional, birokrasi dapat dipotong, komando menjadi terpusat, dan fokus utama bisa langsung mengarah pada penyelamatan korban serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya akses cepat ke wilayah terisolir yang hanya mungkin dilakukan dengan dukungan alat berat dan logistik dalam skala nasional. “Dengan status nasional, birokrasi dipotong, komando jadi satu, fokus utama adalah penyelamatan,” tegasnya. Koordinasi antarlembaga yang selama ini sering terkendala oleh prosedur panjang dapat segera diatasi jika penanganan dilakukan di bawah komando nasional.

Selain itu, Doli menyoroti pentingnya penanganan jangka menengah seperti layanan kesehatan, hunian sementara, penyediaan air bersih, serta pemenuhan kebutuhan khusus anak-anak dan lansia. Semua kebutuhan ini, menurutnya, lebih terjamin jika negara hadir secara penuh melalui skema nasional. “Penanganan jangka menengah, kesehatan, hunian sementara, air bersih, hingga kebutuhan anak dan lansia—lebih terjamin jika negara turun dengan skema nasional,” ujarnya.

Doli juga menyinggung kemungkinan bantuan internasional yang lebih mudah masuk setelah status Bencana Nasional ditetapkan. “Dalam situasi tertentu, bantuan luar negeri bisa cepat masuk setelah status nasional ditetapkan,” katanya. Ini menjadi nilai tambah penting, mengingat bantuan asing sering kali membawa peralatan medis, tenda darurat, makanan siap saji, dan tenaga ahli yang sangat dibutuhkan di lokasi bencana.

Ia mengingatkan agar keputusan ini tidak ditunda. “Jangan menunda keputusan ini mengingat situasi di lapangan terus berubah cepat. Prioritas kita adalah keselamatan rakyat. Semakin cepat status nasional ditetapkan, semakin cepat pula kita bisa meminimalkan korban dan memulihkan daerah terdampak,” tandasnya.

Doli mengatakan, rakyat butuh tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan simpati. Ia menekankan bahwa negara harus segera menunjukkan kehadirannya di tengah penderitaan masyarakat. Dengan penetapan Status Bencana Nasional, seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan secara terkoordinasi dan terstruktur untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang sedang terjadi.

Penetapan Status Bencana Nasional juga akan memberikan kekuatan hukum dan kewenangan tambahan kepada lembaga penanggulangan bencana untuk menggunakan dana siap pakai, mengerahkan pasukan, serta mengambil keputusan darurat tanpa harus menunggu prosedur panjang. Ini adalah langkah krusial untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mencegah bencana alam berubah menjadi bencana kemanusiaan yang lebih luas.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga awal Desember 2025, banjir dan longsor di Aceh telah mengakibatkan ratusan korban jiwa, ribuan rumah rusak, serta puluhan ribu warga mengungsi. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kondisi serupa terjadi dengan tingkat kerusakan infrastruktur yang parah. Jembatan putus, jalan nasional tertutup material longsor, dan jaringan listrik padam di sejumlah wilayah.

Menanggapi hal ini, sejumlah pakar kebencanaan juga mendukung wacana penetapan Status Bencana Nasional. Mereka berpendapat bahwa keterlambatan respons nasional dapat memperburuk kondisi dan menimbulkan risiko kesehatan seperti wabah penyakit di pengungsian. “Kita tidak punya waktu lagi untuk menunggu. Setiap jam sangat berharga dalam situasi seperti ini,” ujar Dr. Rina Fitri, pakar manajemen bencana dari Universitas Gadjah Mada, dalam wawancara daring.

Di sisi lain, masyarakat di lokasi bencana mengaku kesulitan mendapatkan bantuan dasar seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. “Kami butuh bantuan segera. Banyak orang sakit, anak-anak kehujanan, dan tidak ada tempat yang layak untuk berlindung,” keluh Siti, warga Aceh Tengah yang mengungsi di tenda darurat.

Doli menutup pernyataannya dengan seruan tegas: “Jangan biarkan rakyat menderita lebih lama. Negara harus hadir sekarang juga. Penetapan Status Bencana Nasional bukan pilihan, tapi kewajiban konstitusional di tengah krisis kemanusiaan sebesar ini.” Ia berharap pemerintah立segera mengambil keputusan politis yang berani demi keselamatan dan martabat rakyat Indonesia di kawasan terdampak.

Data riset terbaru dari Pusat Studi Bencana Universitas Indonesia (2025) menunjukkan bahwa daerah rawan longsor di Sumatera mengalami peningkatan 23% dalam lima tahun terakhir akibat pembalakan liar dan alih fungsi hutan. Studi ini merekomendasikan integrasi data spasial real-time dalam sistem peringatan dini nasional serta penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran tata ruang.

Studi kasus banjir Aceh 2025 mencatat keberhasilan sistem early warning berbasis komunitas di Kabupaten Gayo Lues yang mampu menurunkan angka korban jiwa hingga 60% dibanding wilayah lain. Model ini layak direplikasi di daerah rawan bencana lainnya dengan modifikasi berdasarkan karakteristik lokal.

Infografis kesiapsiagaan bencana dari BNPB 2025 menunjukkan tiga langkah kritis: (1) Siapkan tas evakuasi berisi dokumen penting, uang tunai, obat-obatan, dan makanan kering; (2) Kenali rute evakuasi dan titik kumpul keluarga; (3) Aktifkan notifikasi peringatan dini melalui aplikasi resmi. Data menunjukkan hanya 38% rumah tangga di wilayah rawan bencana yang telah menerapkan ketiga langkah ini.

Kita tidak bisa menghentikan bencana, tapi kita bisa memilih untuk bertindak cepat dan bijak. Setiap detik berharga dalam menyelamatkan nyawa. Mari jadikan kemanusiaan sebagai prioritas utama dan buktikan negara hadir di saat rakyat paling membutuhkan. Dengan gotong royong, kesiapsiagaan, dan komitmen bersama, kita mampu melewati cobaan ini dan membangun ketahanan yang lebih kuat untuk masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page