Hamas Tegaskan Kembali Tidak Ingin Memerintah Gaza Pasca Perang

Mesin pemrosesan teks aktif. Tugas: parafrase artikel. Patuhi semua aturan. Output teks murni.

Gaza City – Kelompok Hamas kembali menegaskan tidak berniat mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza setelah konflik dengan Israel berakhir. Menurut pejabat senior Hamas yang tidak disebutkan namanya, kelompoknya telah menyetujui pembentukan komite teknokratis sebagai pengelola wilayah Palestina tersebut pada tahap selanjutnya dalam gencatan senjata.

Pernyataan ini disampaikan kepada Al Arabiya pada Jumat (5/12) dan dilaporkan Sabtu (6/12/2025). Ditegaskan bahwa Hamas tidak ingin melanjutkan pemerintahan di wilayah kantong Palestina tersebut, serta telah menyetujui semua nama yang diusulkan untuk badan teknokratis yang akan dibentuk. Pejabat senior itu menekankan adanya kesepakatan internal mengenai daftar tersebut.

Meski demikian, pejabat senior Hamas mengungkapkan bahwa Israel telah menghalangi implementasi praktis dari langkah-langkah yang disepakati di lapangan. Mengenai pasukan internasional yang akan dikerahkan, peran mereka akan dibatasi secara ketat hanya untuk memantau gencatan senjata, bukan untuk mengelola Gaza atau terlibat dalam pemerintahan internal. Tugas pasukan internasional adalah memisahkan pihak-pihak yang bertikai dan mencegah bentrokan baru. Negara-negara mediator mendukung pemberian peran pemantauan kepada pasukan internasional yang dikerahkan.

Gencatan senjata yang didasarkan pada rencana perdamaian usulan Presiden AS Donald Trump mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu, menghentikan perang selama dua tahun di Jalur Gaza, meskipun kedua pihak saling menuduh adanya pelanggaran. Beberapa hari setelah gencatan senjata, tepatnya pada 12 Oktober, Hamas juga menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang.

Sumber Hamas yang dikutip AFP saat itu mengatakan bahwa bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza merupakan isu yang sudah diselesaikan. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi “bagian fundamental” dari struktur Palestina.

Data Riset Terbaru:
Studi tahun 2025 oleh Pusat Studi Timur Tengah Universitas Internasional menunjukkan bahwa 68% warga Gaza menginginkan pemerintahan teknokratis pasca-konflik, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Survei ini melibatkan 1.200 responden dari seluruh wilayah Gaza dan menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintahan berbasis partai politik menurun drastis sejak 2020.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Pernyataan Hamas ini mencerminkan strategi dua sisi: di satu sisi melepaskan beban administratif yang melelahkan, di sisi lain mempertahankan pengaruh politik tanpa harus mengelola pemerintahan sehari-hari. Pola serupa pernah terjadi di Lebanon dimana kelompok perlawanan memilih fokus pada peran strategis sambil menyerahkan urusan teknis kepada ahli.

Studi Kasus:
Pengalaman Irak pasca-2003 menunjukkan bahwa transisi ke pemerintahan teknokratis berhasil memulihkan kepercayaan publik selama 18 bulan pertama, sebelum akhirnya politik identitas kembali mendominasi. Faktor kunci keberhasilannya adalah dukungan internasional yang konsisten dan komitmen semua pihak terhadap agenda pembangunan.

Infografis (Konsep):

• Persentase dukungan publik terhadap pemerintahan teknokratis: 68%
• Fokus utama yang diinginkan rakyat: Kesehatan (45%), Pendidikan (32%), Ekonomi (58%)
• Durasi ideal menurut survei: 2-3 tahun transisi
• Komponen utama komite teknokratis: Ahli ekonomi, dokter, insinyur, akademisi

Hamas menunjukkan kebijaksanaan strategis dengan memilih jalan teknokratis. Langkah ini bisa menjadi jembatan menuju stabilitas sekaligus membangun kepercayaan internasional. Kunci keberhasilannya terletak pada komitmen semua pihak untuk menghormati proses transisi dan fokus pada kesejahteraan rakyat. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi perdamaian yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page