Gubernur Mualem Marah Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana

Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh Selatan ternyata tidak menyurutkan niat sang Bupati, Mirwan MS, untuk tetap berangkat umrah bersama keluarganya. Aksi ini justru memicu kemarahan besar dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang dikenal luas sebagai Mualem. Saat ditemui di Lanud Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Mualem mengungkapkan kekecewaannya dengan nada tinggi.

“Sudah tidak saya teken, walaupun Mendagri yang teken ya sudah itu terserah sama dia. Kami tidak teken untuk sementara waktu jangan pergi, dia pergi juga, terserah,” ujar Mualem dalam wawancara yang dilakukan oleh detiksumut pada hari Jumat, 5 Desember 2025.

Pria yang akrab disapa Mualem tersebut bersikeras bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin resmi kepada Mirwan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menentukan sanksi yang pantas diberikan atas tindakan sang Bupati.

“Sama Mendagri nanti sanksinya apa,” tegasnya.

Kontroversi ini semakin membesar setelah foto-foto Mirwan MS yang tengah berada di Tanah Suci tersebar luas di media sosial. Unggahan tersebut pertama kali diposting oleh akun Instagram sebuah travel perjalanan umrah yang digunakan oleh sang Bupati.

Melalui keterangan resminya kepada detikSumut pada Jumat yang sama, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengungkapkan bahwa Mirwan MS sebenarnya telah mengajukan permohonan izin ke luar negeri kepada Gubernur Mualem pada hari Senin, 24 November 2025, dengan alasan yang disebutnya penting. Namun, hanya berselang dua hari setelah pengajuan tersebut, Aceh Selatan dan sejumlah daerah lain di Aceh dilanda bencana banjir dan tanah longsor yang dahsyat.

“Melihat kondisi tersebut, Gubernur sendiri telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi 2025 untuk seluruh Aceh. Dengan pertimbangan tersebut, gubernur kemudian menyampaikan balasan tertulis bahwa permohonan izin ke luar negeri tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak,” jelas MTA.

Keputusan untuk menolak izin ini jelas ditujukan agar seluruh jajaran pemerintah daerah, terutama Bupati, dapat fokus menangani penanganan darurat dan pemulihan pasca-bencana bagi masyarakat yang terdampak. Namun, kenyataan bahwa Mirwan MS tetap berangkat ke Tanah Suci di tengah situasi kritis ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang komitmen dan tanggung jawab seorang kepala daerah terhadap rakyatnya.

Kisah ini bukan hanya sekadar persoalan administratif tentang izin ke luar negeri, tetapi lebih jauh menyoroti etika dan integritas seorang pemimpin dalam menghadapi masa-masa sulit. Masyarakat Aceh Selatan, yang sedang berjuang memulihkan kehidupan mereka setelah dihantam bencana, tentu sangat membutuhkan kehadiran dan sentuhan langsung dari sang Bupati. Kehadiran seorang pemimpin di tengah rakyatnya saat musibah, bukan hanya memberikan bantuan material, tetapi juga menjadi sumber kekuatan moril yang tak ternilai harganya.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mengingatkan kita semua bahwa tindakan seorang pemimpin selalu menjadi sorotan publik, terutama dalam situasi krisis. Apa yang mungkin dianggap sebagai hak pribadi oleh seorang individu, bisa berubah menjadi isu publik ketika yang bersangkutan adalah seorang pejabat publik. Keputusan untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi adalah cerminan dari kepemimpinan yang sejati.

Fenomena seperti ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi seluruh jajaran pemerintahan di Indonesia. Di saat rakyat membutuhkan, seorang pemimpin harus mampu menunjukkan kedekatan dan kepeduliannya. Bukan hanya melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak, tetapi juga melalui kehadiran fisik yang memberikan ketenangan dan harapan.

Penting untuk diingat bahwa kepercayaan rakyat adalah modal utama seorang pemimpin. Ketika modal ini hilang, maka segala bentuk otoritas formal pun akan kehilangan maknanya. Masyarakat akan selalu mengingat bagaimana seorang pemimpin bersikap dan bertindak di saat-saat paling menentukan.

Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus ini tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi administratif semata. Tapi harus dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan dan evaluasi kinerja para kepala daerah. Mekanisme pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut izin ke luar negeri pejabat publik, perlu diperketat agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari.

Akhir kata, semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Bagi para pemimpin, semoga menjadi pengingat akan pentingnya empati dan kehadiran di tengah rakyat. Bagi masyarakat, semoga menjadi pengingat akan pentingnya kritis terhadap setiap tindakan pejabat publik. Dan bagi kita semua, semoga menjadi pengingat bahwa kebaikan sejati bukan hanya dilihat dari ibadah yang dilakukan, tetapi juga dari bagaimana kita menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepada kita. Jadilah pemimpin yang selalu hadir di saat dibutuhkan, bukan yang memilih pergi saat badai datang. Karena sejatinya, seorang pemimpin yang baik adalah cerminan dari rakyatnya yang mulia.

Baca juga Berita lainnya di News Page