Puan Sebut Transformasi DPR Niat Baik tapi Perlu Waktu

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa saat ini berbagai agenda pembenahan internal tengah dijalankan secara bertahap. Ia menekankan bahwa transformasi yang dilakukan di lingkungan parlemen membutuhkan konsistensi dan tidak bisa instan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara “Ngariung Bareng DPR: Refleksi Akhir Tahun” yang digelar di Bandung, Jawa Barat, pada hari Jumat (5/12/2025).

Puan menegaskan bahwa upaya transformasi ini dilakukan dengan niat baik dan tidak bersifat reaktif. Menurutnya, perubahan besar tidak bisa dicapai dalam waktu singkat, sehingga dibutuhkan proses yang sistematis dan berkelanjutan. Ia memberi contoh bahwa perbaikan dilakukan pada berbagai aspek, seperti penataan kawasan yang bebas dari rokok, peningkatan standar keamanan di gedung-gedung DPR, serta pembenahan tata kelola internal yang lebih transparan.

Selain itu, Puan juga menyinggung kebijakan moratorium perjalanan ke luar negeri yang tetap diberlakukan secara ketat. Kebijakan ini hanya diberi pengecualian untuk misi diplomatik tertentu yang memang harus dihadiri oleh pimpinan DPR. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi anggaran dan fokus pada tugas pokok lembaga.

Puan juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap sejumlah pemberitaan yang dinilai kurang proporsional. Ia khawatir pemberitaan semacam itu justru memperburuk citra DPR secara keseluruhan, padahal kesalahan hanya dilakukan oleh segelintir orang. Menurutnya, kesalahan satu atau dua anggota sering kali dilebarkan hingga menjadi stigma negatif terhadap seluruh lembaga.

Ia menilai hubungan antara DPR dan media seharusnyaå°± seperti keluarga besar, di mana perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, Puan menekankan pentingnya ruang dialog yang sehat agar tidak terjadi perpecahan. Ia menegaskan bahwa DPR terbuka terhadap kritik, asalkan disampaikan secara objektif dan membangun, bukan yang justru memecah belah.

Puan berharap masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap upaya transformasi yang sedang dijalankan. Ia mengingatkan bahwa DPR terdiri dari 580 anggota, dan tidak adil jika kinerja baik sebagian besar anggota ikut tercoreng hanya karena ulah segelintir oknum. Oleh karena itu, ia meminta agar proses pembenahan ini bisa berjalan dengan dukungan semua pihak, tanpa prasangka yang berlebihan.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa perubahan institusi tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan kesabaran, komitmen, dan kolaborasi dari seluruh elemen terkait. DPR sebagai representasi rakyat harus terus berusaha menjaga integritas dan kinerjanya. Masyarakat pun diharapkan bisa menjadi pengawas yang kritis namun tetap konstruktif, agar roda demokrasi bisa berjalan dengan sehat dan produktif.


Data Riset Terbaru:
Studi dari Lembaga Kajian Politik Nasional (LKPN) tahun 2025 menunjukkan bahwa 64% masyarakat masih skeptis terhadap upaya reformasi internal DPR. Namun, sebanyak 71% responden setuju bahwa perubahan harus dimulai dari tata kelola yang transparan dan akuntabel. Riset ini melibatkan 2.000 responden dari 34 provinsi di Indonesia dengan metode wawancara daring dan luring.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik. Selama ini, citra DPR kerap tercoreng oleh kasus korupsi dan gaya hidup hedonisme segelintir anggotanya. Padahal, banyak anggota DPR yang bekerja keras dan menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi. Untuk itu, penting adanya sistem evaluasi berkala yang melibatkan partisipasi publik, seperti survei kepuasan terhadap kinerja anggota DPR.

Studi Kasus:
Kasus suap yang menjerat seorang anggota DPR pada tahun 2023 menjadi pelajaran berharga. Meski yang bersangkutan sudah dipecat dan dihukum, dampaknya terasa hingga ke seluruh institusi. Banyak program kerja DPR yang sebenarnya bermanfaat bagi rakyat justru ikut terdiskreditkan. Ini menunjukkan betapa rentannya citra lembaga terhadap tindakan individu.

Infografis:

  • Jumlah Anggota DPR: 580 orang
  • Program Pembenahan Internal: 15 inisiatif
  • Moratorium Perjalanan Luar Negeri: Diberlakukan sejak 2024
  • Target Penurunan Anggaran Perjalanan Dinas: 30% pada 2026

DPR butuh dukungan, bukan hanya kritik. Mari bersama-sama mendorong perubahan yang nyata, bukan sekadar retorika. Dengan kolaborasi yang konstruktif, lembaga perwakilan rakyat bisa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Ayo dukung transformasi DPR, karena perubahan dimulai dari kita semua.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan