Irak Salah Masukkan Hizbullah dan Houthi dalam Daftar Pembekuan Aset

Pemerintah Irak dikabarkan akan menghapus nama Hizbullah dan Houthi dari daftar pembekuan aset teroris. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya kedua kelompok tersebut secara keliru dimasukkan ke dalam daftar yang telah dipublikasikan sebelumnya, sehingga menimbulkan kebingungan dan kritikan dari berbagai pihak.

Sebelumnya, buletin resmi Kementerian Kehakiman Irak mempublikasikan daftar kelompok dan entitas yang dananya akan diblokir, termasuk Hizbullah yang berbasis di Lebanon dan Houthi yang berbasis di Yaman. Langkah ini awalnya mendapat sambutan positif dari Amerika Serikat dan dianggap sebagai upaya meningkatkan tekanan terhadap Iran.

Namun, surat dari pelaksana tugas Wakil Gubernur Bank Sentral Irak meminta Komite Pembekuan Dana Teroris untuk menghapus klausul yang mencantumkan nama kedua kelompok tersebut. Permintaan ini diungkapkan oleh dua sumber dari Bank Sentral yang dikutip oleh Reuters.

Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, menyatakan bahwa pemerintahannya hanya menyetujui pembekuan aset untuk entitas dan individu yang terkait dengan kelompok radikal Islamic State (ISIS) dan Al-Qaeda, sebagai respons terhadap permintaan dari Malaysia. Al-Sudani juga mengumumkan telah memerintahkan penyelidikan segera atas kesalahan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat.

Dalam pernyataannya, al-Sudani menegaskan bahwa posisi politik dan kemanusiaan Irak terhadap “agresi terhadap rakyat kami di Lebanon atau di Palestina” bersifat prinsip dan tidak boleh dilebih-lebihkan.

Kritik terhadap kesalahan ini datang dari anggota parlemen Irak yang mewakili blok yang berafiliasi dengan Kataeb Hizbullah, Hussain Mouanes, yang menyebut tindakan tersebut sebagai “tidak bertanggung jawab”. Dia menuduh pemerintah sebagai “otoritas bawahan yang tidak memiliki martabat untuk mewakili rakyatnya atau membela kedaulatan Irak”.

Komite Irak menjelaskan bahwa daftar yang dipublikasikan pada tanggal 17 November dimaksudkan hanya untuk mencakup individu dan entitas yang terkait dengan ISIS dan Al-Qaeda, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373. Beberapa kelompok yang tidak terkait ikut dimasukkan karena daftar dirilis sebelum revisi akhir selesai dilakukan. Komite Irak menambahkan bahwa versi yang telah diperbaiki akan segera muncul dalam buletin resmi negara.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Hizbullah maupun Houthi terkait kesalahan tersebut.

Data Riset Terbaru: Sebuah studi oleh lembaga riset keamanan internasional pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kesalahan dalam pelaporan daftar teroris dapat memicu ketegangan diplomatik dan merusak kredibilitas negara yang bersangkutan dalam penanganan isu terorisme global.

Studi Kasus: Kasus ini mirip dengan insiden tahun 2022 ketika sebuah negara Eropa secara keliru memasukkan organisasi kemanusiaan ke dalam daftar teroris, yang kemudian menyebabkan gangguan serius dalam operasi bantuan kemanusiaan di wilayah konflik.

Langkah-langkah transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk menjaga kepercayaan internasional dan menghindari kesalahpahaman yang dapat memperburuk situasi geopolitik yang sudah rumit. Pemerintah harus segera mengambil tindakan korektif dan memastikan prosedur yang lebih ketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page