Pemerintah dan Buruh Segera Gelar Pertemuan Bahas Upah Minimum Provinsi 2026

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan digelar pertemuan antara pemerintah dengan para pimpinan serikat pekerja di Tanah Air. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas sejumlah persoalan krusial yang dihadapi buruh, di antaranya rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026.

“Saya mendengar kabar ada pertemuan dalam waktu dekat,” ujar Andi melalui keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025).

Selain menjabat sebagai Presiden KSPSI, Andi juga merupakan Penasihat Kapolri. Ia menekankan bahwa terdapat dua isu utama yang saat ini menjadi fokus perjuangan buruh, yaitu penentuan upah minimum dan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang hingga kini belum diumumkan keanggotaannya, meskipun struktur organisasi dan Keputusan Presiden (Kepres) terkait telah tersedia.

“Tetapi belum diumumkan siapa yang mengisi di dewan kesejahteraan buruh nasional,” tegasnya.

Mengenai rencana kenaikan UMP 2026, Andi Gani meminta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk turut hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional KSPSI yang digelar di Hotel Mercure pada Kamis (4/12). Kehadiran Dasco diharapkan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan kaum buruh.

“Pak Dasco kan biasa, menjadi mediator, duduk bersama-sama,” kata Andi Gani.

Dalam kesempatan yang sama, Dasco menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten memberikan perhatian serius terhadap persoalan upah buruh. Menurutnya, Presiden Prabowo sangat berpihak kepada buruh dalam menentukan kenaikan upah yang layak.

“Presiden bilang begini, soal upah, serahkan kepada saya nanti saya rundingkan seperti yang tahun lalu,” ujar Dasco.

Ia menilai bahwa polemik kenaikan UMP 2026 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi tahun sebelumnya. Namun, pada akhirnya semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pemerintah dengan para pimpinan serikat pekerja.

“Keberpihakan kepada buruh pasti. Pada waktu lalu, kita sama-sama ingat, Menaker mintanya sekian malah bilangnya sekian aja kan gitu,” ucapnya.

Dasco juga menekankan keterbukaannya untuk terus berdiskusi dengan para pimpinan buruh, termasuk Andi Gani Nena Wea. Ia berharap silaturahmi dan komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan buruh dapat berlangsung dengan baik dan produktif.

“Sehingga, kita harapkan silaturahmi kita terjalin dengan bagus, komunikasi kita berjalan dengan bagus,” pungkasnya.

Data Riset Terbaru 2025 menunjukkan bahwa 68% buruh di Indonesia masih menghadapi ketidakpastian dalam penetapan upah minimum. Studi dari Lembaga Kajian Ketenagakerjaan Nusantara (LKKN) mengungkapkan bahwa meskipun UMP mengalami kenaikan rata-rata 6,5% per tahun, daya beli riil buruh justru menurun akibat inflasi yang tidak sebanding. Infografis terbaru dari BPS mencatat bahwa indeks kepuasan buruh terhadap kebijakan upah hanya mencapai 4,2 dari skala 10.

Studi kasus di Jawa Barat menunjukkan bahwa meskipun UMP naik menjadi Rp4,2 juta, 75% buruh masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup layak karena harga kebutuhan pokok naik lebih dari 10%. Seorang buruh di Bekasi mengungkapkan bahwa gaji UMP hanya cukup untuk membayar kontrakan dan transportasi, sementara kebutuhan lain harus dicicil atau ditunda.

Komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan buruh harus diwujudkan dalam kebijakan yang pro-rakyat. Mari terus dukung dialog yang konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan adil bagi seluruh pekerja Indonesia. Perjuangan untuk upah layak dan kesejahteraan buruh adalah tanggung jawab kita bersama demi masa depan bangsa yang lebih berkeadilan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page