Luhut Bantah Keras Kaitannya dengan Toba Pulp Lestari

Bantahan Tegas Luhut atas Tudingan Keterlibatan dengan Toba Pulp Lestari

Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan setelah muncul kabar yang mengaitkannya dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk. Dengan tegas, Luhut membantah semua tudingan tersebut.

Jodi Mahardi, Juru Bicara Luhut, menyatakan bahwa informasi yang beredar adalah tidak benar. Ia menegaskan bahwa Luhut sama sekali tidak memiliki afiliasi atau keterlibatan dalam bentuk apa pun dengan PT Toba Pulp Lestari, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun—baik secara langsung maupun tidak langsung—dengan Toba Pulp Lestari. Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar,” tegas Jodi dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

Sebagai pejabat negara, Jodi menekankan bahwa Luhut secara konsisten mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur transparansi, etika pemerintahan, dan pengelolaan potensi konflik kepentingan. Ia juga selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel.

Pihak Luhut mengimbau agar seluruh pihak lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, serta mengutamakan etika dalam ruang digital agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan disinformasi di masyarakat.

“Untuk memastikan akurasi dan mencegah penyebaran informasi palsu, kami mempersilahkan media maupun publik untuk melakukan klarifikasi langsung kepada pihak kami apabila diperlukan,” pungkas Jodi.

PT Toba Pulp Lestari menjadi sorotan setelah disebut oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengalihfungsikan lahan hutan melalui aktivitas kemitraan kebun kayu di Batang Toru. Hal ini dinilai menjadi penyebab bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera. WALHI menyebut Tapanuli Tengah (Tapteng), Sibolga, dan Tapanuli Selatan (Tapsel) menjadi wilayah yang paling terdampak akibat rusaknya ekosistem di Batang Toru.

Profil PT Toba Pulp Lestari

PT Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan yang berfokus pada produksi bubur kertas (pulp) dan kertas. Perusahaan ini memiliki lisensi untuk mengelola 167.912 hektare Hutan Tanaman Industri di Sumatra Utara. Perusahaan memperoleh izin operasional dari pemerintah yang terletak di lima lokasi di Sumatra Utara, yaitu Aek Nauli, Habinsaran, Tapanuli Selatan, Aek Raja, dan Tele. Luas lahan paling besar berada di Aek Raja seluas 45.562 hektare dan di Tele 46.885 hektare.

Saham PT Toba Pulp Lestari Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham INRU. Perusahaan ini melantai di BEI pada 18 Juni 1990. Pemegang saham Toba Pulp Lestari saat ini adalah Allied Hill Limited dengan porsi 92,54%, masyarakat warkat sebesar 2,14%, dan masyarakat non-warkat sebesar 5,32%.

Direktur Toba Pulp Lestari, Anwar Lawden, juga telah memberikan bantahan atas tuduhan perusakan lingkungan. Ia mengklaim bahwa operasional perusahaan dijalankan sesuai izin dan ketentuan pemerintah. Dari total areal 167.912 hektare, perusahaan mengaku hanya mengembangkan tanaman eucalyptus seluas 46.000 hektare.

“Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari. Dari total areal 167.912 Ha, Perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 Ha, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi,” tulis Anwar dalam keterbukaan informasi di BEI, Rabu (3/12).

Anwar menjelaskan bahwa perusahaan telah beroperasi lebih dari 30 tahun dengan terus menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan pemerintah, masyarakat hukum adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Ia menghormati aspirasi publik, namun menekankan pentingnya data yang akurat dan dapat diverifikasi.

“Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,” tegas Anwar.

Toba Pulp Lestari juga melakukan peremajaan pabrik pada tahun 2018 untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Berdasarkan audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022-2023, Anwar mengklaim perusahaan menerima hasil Taat dan Mematuhi regulasi.

Perusahaan juga melakukan pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi yang didasarkan pada prinsip tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemerintah.

“Perseroan menjaga kesinambungan hutan tanaman sebagai bahan baku industri pulp, sehingga jarak waktu antara pemanenan dan penanaman hanya berselang paling lama 1 bulan, sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam dokumen Amdal. Hal ini juga kami laporkan secara berkala melalui Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan,” pungkas Anwar.

(hal/acd)

---

Studi Kasus: Dampak Lingkungan di Batang Toru
Bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan diduga kuat terkait dengan alih fungsi lahan hutan di Batang Toru. WALHI menilai, aktivitas kemitraan kebun kayu PT Toba Pulp Lestari menjadi faktor utama terjadinya kerusakan ekosistem yang berdampak pada bencana alam tersebut.

Infografis: Struktur Kepemilikan Saham PT Toba Pulp Lestari Tbk

• Allied Hill Limited: 92,54%
• Masyarakat warkat: 2,14%
• Masyarakat non-warkat: 5,32%

Data Riset Terbaru: Audit KLHK 2022-2023
Hasil audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Toba Pulp Lestari menunjukkan bahwa perusahaan dinyatakan Taat dan Mematuhi regulasi. Namun, tetap diperlukan pengawasan ketat terhadap praktik pengelolaan hutan tanaman industri untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.

Analisis Unik dan Simplifikasi
Kasus ini menggambarkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Di tengah tekanan eksploitasi industri, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi tantangan besar yang harus dihadapi secara bersama oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Setiap langkah yang diambil hari ini akan menentukan masa depan ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang. Mari bersama-sama menjaga kelestarian alam dengan bijak mengelola sumber daya yang ada.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page