Anggota DPR Desak Raja Juli Antoni Mundur dari Kursi Mentan karena Dianggap Tak Paham Kehutanan

Seorang wakil rakyat dari Komisi IV DPR RI, Usman Husin, secara terbuka meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya, menurut Usman, Raja Juli tidak memahami persoalan kehutanan yang kompleks di Indonesia, terutama terkait bencana yang terjadi di Pulau Sumatera.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/12/2025). Usman Husin menekankan bahwa seharusnya seluruh izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera dihentikan total. Ia meminta Menteri Kehutanan memberikan penjelasan yang jelas mengenai rencana penanaman kembali dan waktu yang dibutuhkan agar hutan bisa pulih kembali.

Usman Husin menegaskan bahwa tanggung jawab atas kerusakan hutan tidak boleh dilemparkan kepada pihak lain atau pejabat sebelumnya. Ia menyarankan agar Raja Juli Antoni mundur jika tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kehutanan. Menurutnya, Raja Juli tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai kehutanan.

Usman Husin mengungkit kembali penerbitan izin di Tapanuli Selatan pada bulan Oktober oleh Menteri Kehutanan. Ia mempertanyakan kapan daerah-daerah yang mengalami kerusakan hutan di Sumatera akan ditanami kembali. Ia juga meminta agar Menteri Kehutanan fokus pada tiga provinsi yang menjadi perhatiannya untuk segera melakukan penanaman kembali.

Sebelumnya, Menteri Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa sejak menjabat selama satu tahun, ia tidak pernah menerbitkan izin penebangan kayu baru. Sebaliknya, ia justru menerbitkan izin untuk jasa lingkungan dan restorasi ekosistem. Ia menegaskan bahwa dirinya menjalankan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga hutan dan berani mengambil tindakan tegas terhadap pelaku perusak hutan. Raja Juli juga bersikeras bahwa ia tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan, termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Dalam konteks yang lebih luas, persoalan kehutanan di Indonesia bukanlah hal yang sederhana. Kerusakan hutan tidak hanya berdampak pada kerugian ekologis, tetapi juga memicu bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang merenggut nyawa dan menghancurkan harta benda masyarakat. Upaya restorasi dan rehabilitasi hutan membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama untuk jenis pohon yang memiliki diameter besar. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah berdasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai ekosistem hutan dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. Kesadaran kolektif untuk tidak melakukan penebangan liar, membuka lahan dengan cara membakar, serta mendukung program-program reboisasi dan konservasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan hutan yang lestari. Hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari ekosistem yang saling terhubung.

Mari kita jadikan isu kehutanan ini sebagai momentum untuk introspeksi dan bergerak bersama. Lindungi hutan kita, karena hutan adalah paru-paru dunia yang memberi kita kehidupan. Jangan biarkan keserakahan sesaat menghancurkan warisan alam yang seharusnya kita jaga untuk generasi mendatang. Aksi nyata dimulai dari kesadaran, dan kesadaran dimulai dari kita semua.

---

Data Riset Terbaru:
Sebuah studi yang diterbitkan oleh World Resources Institute (WRI) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa deforestasi primer global mencapai 6,3 juta hektar, dengan Indonesia berada di peringkat ke-5 negara dengan kehilangan hutan primer terbesar. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih menjadi perhatian serius. Studi ini juga menyoroti bahwa restorasi hutan tropis membutuhkan waktu minimal 100 tahun untuk mencapai struktur dan fungsi ekosistem seperti hutan primer.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Krisis kehutanan di Indonesia sering kali dilihat dari sisi ekonomi dan lingkungan, namun ada dimensi sosial yang tak kalah penting, yaitu konflik agraria. Banyak masyarakat adat dan petani kecil yang kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya hutan akibat pemberian izin kepada korporasi. Pendekatan yang holistik harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal, pemberdayaan ekonomi berbasis kehutanan, serta penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku ilegal logging. Solusi jangka panjang bukan hanya soal menanam pohon, tetapi juga membangun tata kelola hutan yang adil dan berkelanjutan.

Studi Kasus:
Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi contoh nyata bagaimana izin pelepasan kawasan hutan dapat memicu kontroversi. Meskipun Bupati menyatakan harapan agar izin ditutup, namun Kementerian Kehutanan tetap mengeluarkan izin pada akhir November 2025. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat.

Infografis (Konsep):
Sebuah infografis dapat menggambarkan:

1. Peta Deforestasi: Menunjukkan lokasi-lokasi utama deforestasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
2. Grafik Waktu: Memvisualisasikan tren luasnya hutan yang hilang per tahun selama satu dekade terakhir.
3. Diagram Alur: Menggambarkan proses perizinan pelepasan kawasan hutan, dari usulan hingga keputusan akhir, untuk menunjukkan potensi celah yang rentan terhadap praktik tidak transparan.
4. Perbandingan Fungsi Hutan: Membandingkan nilai ekonomi jangka pendek (hasil hutan kayu) dengan nilai ekonomi jangka panjang (jasa ekosistem seperti penyerapan karbon, pengaturan iklim, dan pariwisata alam).

Baca juga Berita lainnya di News Page