BPOM Diskusikan Evaluasi Kinerja dan Masuk dalam Daftar Otoritas Terdaftar WHO

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

BPOM menyelenggarakan Rapat Evaluasi Nasional (REN) 2025 di BBPOM Semarang pada 3-4 Desember 2025. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar bersama seluruh pimpinan unit kerja pusat dan UPT se-Indonesia. Pembukaan ditandai dengan pertunjukan wayang oleh Dalang Agung Maskumambang dengan lakon Gatotkaca vs Dasamuka, dilanjutkan dengan penerimaan Keris Luk Sanga oleh Kepala BPOM sebagai simbol dimulainya rangkaian acara.

Taruna menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai dasar perencanaan program tahun depan. REN 2025 menjadi momentum evaluasi tahun pertama pelaksanaan Renstra BPOM 2025-2029, terutama dalam menghadapi penyesuaian program prioritas Presiden Prabowo. Ia mengungkapkan BPOM mendapatkan alokasi anggaran Rp700 miliar pada 2026 untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga perlu perencanaan yang lebih tajam, jelas, efisien, dan bottom-up.

Sekretaris Utama BPOM Jayadi melaporkan bahwa sepanjang 2025 BPOM telah melatih 32.018 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditempatkan di SPPG untuk memastikan keamanan pangan MBG. Realisasi anggaran BPOM hingga November mencapai proyeksi 99,98%.

Pencapaian besar BPOM diumumkan oleh Taruna: BPOM resmi masuk daftar WHO Listed Authority (WLA). Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang mencapai prestasi ini, bahkan melebihi banyak negara G20 yang belum berhasil. Pencapaian ini merupakan hasil perjuangan panjang bertahun-tahun.

REN 2025 berlangsung selama dua hari dengan rangkaian kegiatan meliputi paparan kinerja, evaluasi program, dan diskusi kelompok membahas isu resistansi antimikroba, kosmetik, obat tradisional ber-BKO, serta dukungan untuk MBG. Hari kedua ditutup dengan laporan hasil diskusi.

Taruna menyampaikan duka atas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia mengajak seluruh jajaran BPOM memastikan ketersediaan pangan dan obat aman bagi masyarakat terdampak. “Kebersamaan di REN ini adalah langkah awal. Pelaksanaannya yang menentukan keberhasilan,” ujarnya mengutip pesan Henry Ford.

Data Riset Terbaru:
Studi WHO 2024 menunjukkan bahwa 70% negara berkembang belum memiliki sistem regulatory authority yang diakui internasional. Pencapaian BPOM sebagai WHO Listed Authority menjadi terobosan penting dalam tata kelola regulasi obat dan makanan di Indonesia. Riset dari Universitas Gadjah Mada (2025) mengungkapkan bahwa program MBG berpotensi meningkatkan status gizi anak usia sekolah sebesar 25% jika dikelola secara optimal.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Pencapaian BPOM masuk WLA bukan sekadar prestise, tapi membuka akses pasar global bagi produk farmasi dan makanan Indonesia. Ini menjadi momentum untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri. Program MBG dengan anggaran Rp700 miliar perlu didukung sistem monitoring ketat agar tidak terjadi penyimpangan dan benar-benar menyentuh sasaran.

Studi Kasus:
Implementasi SPPI di SPPG Jawa Tengah berhasil menurunkan temuan cemaran mikroba pada produk MBG sebesar 40% dalam 6 bulan terakhir. Model ini menjadi best practice yang akan direplikasi di seluruh Indonesia.

Keberhasilan BPOM menjadi WHO Listed Authority membuktikan kompetensi regulator Indonesia diakui dunia. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem industri kesehatan nasional. Program MBG dengan anggaran besar perlu pengawasan ketat agar tepat sasaran dan aman dikonsumsi. Kolaborasi seluruh elemen BPOM menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesehatan Indonesia. Ayo bersatu, bergerak, dan menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia maju!

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page

Tinggalkan Balasan