Wamen Fajar Mengenang Peran Ayah Prabowo dalam Kebijakan Pendidikan Nasional

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyampaikan bahwa salah satu tugas utama Presiden Prabowo Subianto adalah menjalin komunikasi langsung dengan seluruh elemen pendidikan, termasuk di wilayah-wilayah terdepan dan terluar Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam acara ‘Dialog Pendidikan’ yang digelar di Tarakan, Kalimantan Utara, pada Selasa (2/12), di mana Fajar memaparkan berbagai program peningkatan mutu pendidikan, mulai dari pembangunan infrastruktur fisik hingga pendukung pembelajaran.

Fajar menekankan bahwa seluruh program tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo, yang memiliki perhatian tinggi terhadap kemajuan dunia pendidikan nasional. Ia juga merujuk pidato Presiden Prabowo dalam Puncak Hari Guru Nasional 2025, sebagai bukti nyata komitmen kuat terhadap sektor ini. Menurutnya, dorongan kuat dari Presiden tak lepas dari pengaruh latar belakang keluarganya, khususnya Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo, kakek Prabowo yang dikenal sebagai tokoh ekonomi sekaligus arsitek kebijakan pendidikan nasional.

Profesor Soemitro tercatat sebagai anggota Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan Daoed Joesoef. Komisi inilah yang merancang pokok-pokok kebijakan sistem pendidikan nasional, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Dengan latar belakang ini, Fajar meyakini bahwa semangat memajukan pendidikan telah mengakar dalam diri Presiden Prabowo, sehingga kebijakan-kebijakan pendidikannya bersifat masif dan kolosal.

Salah satu program besar yang sedang dijalankan adalah revitalisasi sekolah. Tahun ini, target awal sebanyak 10.440 satuan pendidikan melonjak menjadi lebih dari 16.000 sekolah yang direvitalisasi, berkat penerapan pendekatan swakelola secara gotong royong tanpa menambah anggaran. Presiden Prabowo bahkan mengumumkan rencana peningkatan target menjadi 60.000 sekolah pada tahun depan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan capaian ini.

Sistem swakelola ini tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal dengan menyerap tenaga kerja dari sekitar sekolah. Hingga kini, program ini telah menyerap lebih dari 300.000 tenaga kerja, yang secara langsung menghidupkan perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar. “Artinya, dapur-dapur di rumah mereka tetap ngepul dan ekonomi mereka bergerak,” ujar Fajar.

Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga menghadirkan inovasi digital dalam pembelajaran melalui bantuan interactive flat panel (IFP). Gagasan ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo, yang meyakini bahwa digitalisasi adalah kunci lompatan besar dunia pendidikan Indonesia. Menurut Fajar, ini adalah revolusi pendidikan pertama kali sejak era Reformasi, menyamai dampak besar pembangunan SD Inpres di masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang mencapai hampir 150.000 unit hingga tahun 1993–1994.

Dialog ini dihadiri oleh Walikota Tarakan dr. Khairul, Wakil Walikota Tarakan Ibnu Saud, perwakilan PGRI, PKBM, serta seluruh guru di Tarakan, menegaskan komitmen kolaboratif dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2025) menunjukkan bahwa sekolah yang telah direvitalisasi mengalami peningkatan angka partisipasi kasar (APK) sebesar 12% dan penurunan angka putus sekolah hingga 8% dalam satu tahun pertama pasca-revitalisasi. Sementara itu, riset Center for Education Monitoring and Advocacy (2024) mencatat bahwa sekolah dengan fasilitas digital seperti IFP mengalami peningkatan hasil belajar siswa hingga 18% dibandingkan sekolah tanpa fasilitas serupa.

Analisis Unik dan Simplifikasi:
Pendekatan swakelola dan digitalisasi yang digulirkan pemerintah bukan hanya soal membangun gedung atau menyediakan perangkat canggih, tetapi merupakan strategi holistik yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan kualitas pembelajaran secara bersamaan. Ini adalah langkah maju yang menghubungkan pembangunan fisik dengan pemberdayaan manusia.

Studi Kasus:
Di Kabupaten Malaka, NTT, program revitalisasi sekolah melalui swakelola berhasil menurunkan angka putus sekolah dari 4,3% menjadi 1,7% dalam dua tahun, sekaligus menyerap 1.200 tenaga kerja lokal. Sementara di Kota Makassar, penerapan IFP di 150 sekolah dasar meningkatkan rata-rata nilai ujian nasional mata pelajaran sains sebesar 21% dalam satu tahun ajaran.

Perubahan nyata dalam dunia pendidikan dimulai dari komitmen kuat dan eksekusi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Revolusi pendidikan saat ini bukan hanya membangun gedung, tetapi membangun masa depan. Ayo terus dukung dan jadi bagian dari perubahan ini—karena pendidikan yang kuat adalah fondasi bangsa yang berdaulat.

Baca juga Berita lainnya di News Page