Bos Bea Cukai Tanggapi Ancaman Purbaya, Tegaskan Tak Ingin Sejarah Kelam Pembekuan Terulang

Dari awal tahun hingga Oktober 2025, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp 204,8 triliun. Angka ini setara dengan 83,6% dari target Rp 244,9 triliun yang ditetapkan untuk keseluruhan tahun 2025.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai bahwa pencapaian ini masih jauh dari target. Pasalnya, sepanjang tahun 2024, realisasi penerimaan dari sektor ini mencapai Rp 240,9 triliun atau 102,9% dari target. Dengan kata lain, realisasi penerimaan hingga Oktober 2025 baru sekitar 85% dari realisasi penerimaan pada periode yang sama tahun lalu.

Dari total realisasi penerimaan hingga Oktober 2025, penerimaan dari sektor bea masuk mencapai Rp 76,6 triliun atau 76,2% dari target Rp 100,5 triliun. Sementara itu, penerimaan cukai tercatat sebesar Rp 116,7 triliun atau 93,4% dari target Rp 125 triliun.

Penerimaan bea masuk terdiri dari bea masuk impor, bea masuk barang kiriman, dan bea masuk barang yang dibawa penumpang. Penerimaan cukai terdiri dari cukai hasil tembakau (CHT), cukai etil alkohol (CEA), dan cukai minuman mengandung etil alkohol (CMEA).

Kemenkeu terus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai melalui berbagai langkah, seperti optimalisasi penerimaan, pencegahan penyelundupan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, kondisi ekonomi global, dan aktivitas ilegal masih menjadi penghambat dalam mencapai target penerimaan.

Pada 2025, pemerintah kembali menetapkan target penerimaan cukai sebesar Rp 182,7 triliun. Angka ini meningkat sekitar 10% dari target tahun sebelumnya. Kenaikan target ini didorong oleh proyeksi pertumbuhan konsumsi rokok yang tetap positif, meskipun dengan laju yang lebih moderat.

Pemerintah juga terus mengoptimalkan penerimaan cukai melalui peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran Bantuan Industri Hasil Tembakau (BIHT) dan Bantuan Tembakau (BT) untuk menjamin kelancaran pasokan bahan baku dan menjaga produktivitas industri.

Target penerimaan bea masuk pada 2025 ditetapkan sebesar Rp 144,4 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan target tahun sebelumnya. Peningkatan target ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan perdagangan internasional yang diperkirakan akan meningkat.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan bea masuk melalui berbagai langkah, seperti penguatan pengawasan di wilayah perbatasan, peningkatan efisiensi proses kepabeanan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan kepabeanan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha rokok ilegal.

Dalam beberapa bulan terakhir, DJBC berhasil mengungkap sejumlah kasus penyelundupan rokok ilegal dengan jumlah yang cukup signifikan. Misalnya pada bulan November 2025, DJBC berhasil menggagalkan penyelundupan rokok ilegal sebanyak 2,5 juta batang di wilayah Jawa Timur.

Selain itu, DJBC juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya merokok dan dampak negatif dari peredaran rokok ilegal. DJBC juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberantas peredaran rokok ilegal dengan melaporkan jika menemukan aktivitas yang mencurigakan.

Pemerintah terus mendorong percepatan penyaluran Bantuan Industri Hasil Tembakau (BIHT) dan Bantuan Tembakau (BT) kepada penerima manfaat. Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pasokan bahan baku dan menjaga produktivitas industri tembakau.

Pada tahun 2025, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 12,3 triliun untuk program BIHT dan BT. Anggaran ini diperuntukkan bagi 56.000 penerima manfaat, terdiri dari petani tembakau, buruh tembakau, dan pekerja industri hasil tembakau.

Hingga akhir Oktober 2025, penyaluran BIHT dan BT telah mencapai 85% dari total anggaran yang tersedia. Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan ini dapat tuntas sebelum akhir tahun 2025.

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor cukai dan bea masuk. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, kondisi ekonomi global, dan aktivitas ilegal masih menjadi penghambat dalam mencapai target penerimaan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sektor kepabeanan dan cukai. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi penegak hukum, asosiasi industri, dan masyarakat, untuk bersama-sama memberantas peredaran barang ilegal dan meningkatkan penerimaan negara.

Dengan adanya komitmen dan kerja sama dari semua pihak, diharapkan target penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai dapat tercapai secara optimal. Hal ini akan berdampak positif terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Data Riset Terbaru:

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan cukai yang mencapai 7,2%, meskipun penerimaan bea masuk mengalami penurunan sebesar 1,8%.

Studi Kasus:

Pada bulan September 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan 5 ton narkoba yang disembunyikan dalam kemasan makanan ringan. Kasus ini merupakan salah satu pengungkapan terbesar sepanjang tahun 2025 dan menunjukkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Infografis:

[Infografis berisi data statistik tentang realisasi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025, termasuk perbandingan dengan periode yang sama tahun lalu, komposisi penerimaan berdasarkan jenis, dan target yang ditetapkan untuk tahun 2025]

Dengan komitmen yang kuat dan kerja sama dari semua pihak, kita dapat bersama-sama membangun sistem kepabeanan dan cukai yang lebih baik, efisien, dan berintegritas. Mari kita dukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan memberantas peredaran barang ilegal. Dengan begitu, kita dapat turut serta dalam memajukan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page