Antisipasi Banjir Rob, Kenneth DPRD DKI Dorong Pemprov Percepat Penanganan Tanggul dan Pompa

Hardiyanto Kenneth, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, meminta Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir pesisir atau rob yang diperkirakan mengancam 11 kelurahan di Jakarta Utara serta sejumlah wilayah di Kepulauan Seribu selama periode 1-10 Desember 2025.

Peringatan dini ini dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok. Sebelas wilayah yang berpotensi terdampak adalah Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok, serta wilayah Kepulauan Seribu.

Menurut Kenneth, area pesisir utara seperti Penjaringan, Pademangan, Cilincing, dan Muara Baru merupakan kawasan paling rentan. Ia menekankan bahwa fenomena rob bukan lagi kejadian musiman biasa, melainkan ancaman yang semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu langkah antisipatif seperti penguatan tanggul pantai, optimalisasi pompa air, dan memastikan jalur evakuasi tetap berfungsi.

“Wilayah pesisir utara sangat rentan terhadap rob. Saya menyoroti pentingnya kesiapsiagaan, mulai dari penguatan tanggul, optimalisasi pompa air, hingga kesiapan jalur evakuasi. Jangan sampai masyarakat kembali menanggung kerugian akibat keterlambatan respons atau koordinasi yang lemah antarinstansi,” tegas Kenneth.

Ia juga menyampaikan bahwa ribuan warga di sepanjang garis pantai tersebut setiap tahun menghadapi risiko yang sama, mulai dari air laut yang naik secara tiba-tiba, kerusakan rumah, terhentinya aktivitas ekonomi, hingga ancaman kesehatan akibat genangan berkepanjangan.

Hardiyanto Kenneth menekankan pentingnya kesiapan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam memastikan semua pompa air, baik stasioner maupun mobile, berfungsi optimal. Ia juga mendesak percepatan penanganan tanggul yang mengalami keretakan atau penurunan elevasi.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta diminta memperkuat sistem peringatan dini dengan menyampaikan informasi yang akurat dan real time kepada masyarakat pesisir. Informasi mengenai ketinggian pasang maksimum, potensi dampak, dan langkah evakuasi harus tersedia secara jelas agar warga dapat bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

“Penanganan rob tidak boleh hanya berfokus pada mitigasi jangka pendek. Pemprov harus mempercepat penguatan tanggul pantai, revitalisasi saluran penghubung, serta memastikan proyek pengendalian banjir terpadu di kawasan utara berjalan sesuai rencana. Kolaborasi dengan pemerintah pusat sangat penting, terutama terkait kelanjutan proyek Giant Sea Wall dan strategi jangka panjang pengendalian intrusi air laut,” ujarnya.

Kenneth juga menekankan aspek sosial dan kemanusiaan dalam penanganan banjir. Menurutnya, banjir bukan hanya persoalan teknis, melainkan masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Ia menyoroti pentingnya kesiapan fasilitas pengungsian, dapur umum, dan layanan kesehatan bagi warga terdampak.

“Yang paling menderita saat banjir adalah rakyat kecil, pekerja harian, pedagang kecil, anak-anak, dan lansia. Pemprov harus menjamin logistik dan bantuan sosial tersedia cepat, tepat sasaran, dan tidak dipolitisasi,” tegasnya.

Menurut Kenneth, penanganan banjir adalah ujian kepemimpinan dan keberpihakan. Ia menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta siap berdiri di barisan rakyat, mengawal dan mengawasi setiap kebijakan agar berpihak kepada kepentingan publik. Fraksi PDI Perjuangan juga siap bekerja sama dengan Pemprov DKI, pemerintah pusat, dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang lebih aman, manusiawi, dan berkeadilan.

Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat perlu memahami tanda-tanda awal rob, cara melindungi aset, hingga prosedur keselamatan saat genangan meningkat. Pemerintah kota administrasi, camat, dan lurah harus menjadi garda terdepan dalam distribusi informasi.

“Rob bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa dan keberlangsungan hidup warga Jakarta. Kami berharap seluruh pihak bekerja cepat, terukur, dan bertanggung jawab agar dampaknya dapat ditekan semaksimal mungkin. Jangan jadikan musim hujan sebagai momok tahunan. Jadikan ini momentum pembuktian bahwa Jakarta bisa berubah menjadi kota yang tangguh, berdaya, dan berkeadilan.”

Penanganan banjir pesisir memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek teknis, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Dengan kesiapsiagaan tinggi, koordinasi yang baik, serta keberpihakan terhadap masyarakat kecil, Jakarta dapat menghadapi tantangan banjir dengan lebih baik di masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page