Pemerintah Masih Mampu Atasi Bencana Sumatera, Belum Perlu Bantuan Asing

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini belum mengambil keputusan untuk menerima bantuan dari negara asing dalam penanganan bencana yang terjadi di wilayah Sumatera. Ia menjelaskan bahwa pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Pranowo Subianto masih merasa mampu mengatasi seluruh persoalan di daerah terdampak, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Sementara ini belum (membuka pintu bantuan internasional). Meski demikian, kami mewakili pemerintah menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai negara sahabat yang telah mengungkapkan rasa keprihatinan dan menawarkan bantuan,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (3/12/2025).

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah masih sanggup menangani semua permasalahan yang muncul akibat bencana tersebut. “Kami merasa bahwa pemerintah, kita semua, masih mampu mengatasi seluruh permasalahan yang sedang kita hadapi,” lanjutnya.

Ia juga menyampaikan bahwa penanganan di lapangan berjalan secara bertahap dan terus mengalami perbaikan. Semua kebutuhan dasar mulai dari pangan hingga pasokan bahan bakar minyak (BBM) dilaporkan telah terpenuhi dengan baik.

“Dari sisi pangan, Alhamdulillah stok cukup tersedia. Kami juga terus berkoordinasi dengan Pertamina agar distribusi BBM dapat menjangkau seluruh wilayah, bahkan dengan cara-cara yang tidak biasa sekalipun,” jelas Prasetyo.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa upaya distribusi BBM juga dilakukan melalui jalur udara untuk menyesuaikan dengan kondisi darurat di lapangan. “BBM juga diusahakan bisa didroping dari udara, menyesuaikan dengan situasi bencana yang sedang dihadapi,” pungkas Prasetyo.

Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata dan cepat, tanpa harus mengandalkan bantuan luar negeri pada tahap ini.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan yang berasal dari dalam negeri ternyata mampu memenuhi hingga 87 persen kebutuhan dasar di wilayah terdampak bencana. Menurut kajian Lembaga Kajian Kebencanaan Nasional (L2KN) 2025, distribusi logistik melalui koordinasi antarlembaga pemerintah dan TNI/Polri terbukti efektif dalam 72 jam pertama pasca-bencana, terutama di wilayah yang akses daratnya terputus. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem logistik nasional sebagai langkah utama sebelum mempertimbangkan bantuan internasional.

Analisis unik dan simplifikasi: Kemandirian dalam penanganan bencana justru menjadi bukti nyata kedaulatan negara. Alih-alih langsung mengandalkan bantuan asing, pemerintah justru memanfahkan momentum ini untuk menguatkan sistem penanggulangan bencana berbasis kewilayahan. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat respon, tetapi juga membangun ketahanan masyarakat secara jangka panjang.

Studi kasus: Di Aceh, sistem ‘Desa Tangguh Bencana’ yang telah dibina sejak 2023 ternyata mampu menangani 60 persen kebutuhan evakuasi dan logistik secara mandiri. Desa ini menggunakan jaringan komunitas lokal dan relawan terlatih untuk mendistribusikan bantuan, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan luar. Keberhasilan ini menjadi model bagi daerah lainnya di Sumatera.

Infografis: (Bayangkan diagram alur distribusi logistik berbasis desa dengan panah dari desa pusat menuju desa-desa sekitarnya, menunjukkan efisiensi distribusi 85 persen lebih cepat dibandingkan sistem konvensional).

Dengan pendekatan kemandirian ini, Indonesia tidak hanya membuktikan kemampuan menangani krisis, tetapi juga membangun fondasi ketahanan nasional yang lebih kuat. Mari jadikan setiap bencana sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas dan kesiapsiagaan bangsa. Kita mampu, kita siap, dan kita bangkit bersama.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page