Inklusivitas di Kota Tasikmalaya Dinilai Belum Merata, Orangtua Disabilitas Mengadu dalam Forum Papeditas

TASIKMALAYA, Thecuy.com — Gelaran Refleksi Hari Disabilitas Internasional yang diinisiasi Paguyuban Pegiat Disabilitas Kota Tasikmalaya (Papeditas) di Horison Hotel Tasikmalaya pada Selasa 2 Desember 2025 menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana kota ini telah menjalankan prinsip inklusivitas.

Alih-alih menjadi ajang seremonial belaka, forum ini justru membuka mata publik atas sejumlah persoalan nyata yang dialami penyandang disabilitas. Mulai dari akses terhadap keadilan hukum yang masih terbatas, infrastruktur publik yang minim aksesibilitas, hingga minimnya peluang kerja yang layak bagi mereka.

Dengan mengusung tema Meraih Mimpi dalam Keterbatasan, Bergerak Bersama Wujudkan Kota Tasikmalaya Inklusif Disabilitas, acara ini menghadirkan tiga narasumber lintas bidang: perwakilan Pemerintah Kota Tasikmalaya, pegiat pendidikan inklusif, dan praktisi hukum.

Ketiga pembicara tersebut menggambarkan bahwa upaya menciptakan lingkungan yang inklusif bukanlah tugas sederhana yang bisa diselesaikan dalam satu hari perayaan saja. Dibutuhkan komitmen jangka panjang dan langkah konkret dari semua pihak.

Diky Chandra Negara, Wakil Wali Kota Tasikmalaya, dalam sambutannya menekankan pentingnya penyediaan ruang aman, kreatif, dan produktif bagi penyandang disabilitas. Namun, pernyataan tersebut langsung mendapat respons kritis dari peserta yang merasa program pemerintah selama ini masih bersifat retorika tanpa implementasi nyata.

“Kelompok disabilitas membutuhkan ruang aman untuk berkarya dan dukungan terencana agar potensi mereka berkembang tanpa batas,” ucap Diky. Namun, para peserta menilai bahwa pernyataan tersebut belum diikuti oleh langkah teknis seperti peningkatan kualitas pendidikan inklusif, penerapan standar aksesibilitas pada fasilitas publik, program pelatihan keterampilan yang berkelanjutan, serta penempatan kerja yang terukur dan adil.

Ipa Zumrotul Faliha, Direktur Taman Jingga, dalam pemaparannya yang berjudul Mengasuh Anak Istimewa dengan Setara dan Lapang Dada, menekankan bahwa fondasi inklusivitas sejatinya bermula dari lingkungan keluarga. Ia menjelaskan bahwa kepercayaan diri dan kemandirian anak berkebutuhan khusus justru dibentuk sejak dini di dalam rumah.

Namun, kenyataan yang diungkapkan oleh para orangtua peserta forum justru menunjukkan sebaliknya. Mereka menghadapi berbagai kendala struktural yang membebani kehidupan sehari-hari:

• Fasilitas publik masih jauh dari kata ramah disabilitas.
• Banyak orangtua yang mengalami tekanan psikologis dan membutuhkan layanan konseling gratis.
• Tidak sedikit ayah yang memilih meninggalkan keluarga setelah mengetahui anaknya didiagnosis mengalami disabilitas.
• Sebagian besar perusahaan belum memenuhi kewajiban mempekerjakan 2% tenaga kerja disabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Ipa, jika ekosistem pendukung—yang meliputi sekolah, masyarakat, dan layanan publik—tidak diperkuat, maka beban keluarga akan semakin berat dan peluang anak disabilitas untuk berkembang secara optimal akan semakin sempit.

Catatan paling tegas datang dari praktisi hukum, M. Naufal Putra, S.H., M.H., yang mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya soal ketidaknyamanan, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap implementasi regulasi yang melindungi hak-hak disabilitas.

Data Riset Terbaru
Studi dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 2,2 juta penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami diskriminasi dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Di Jawa Barat, angka partisipasi sekolah penyandang disabilitas hanya mencapai 45%, sementara tingkat pengangguran terbuka di kelompok ini mencapai 12,3%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,3%.

Analisis Unik dan Simplifikasi
Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan realita di lapangan. Meskipun payung hukum seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah ada, implementasinya masih terkendala oleh rendahnya kapasitas kelembagaan, minimnya anggaran khusus, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak disabilitas. Padahal, prinsip utama inklusi bukan hanya tentang memberi akses, tetapi juga menerima keberagaman sebagai bagian dari kehidupan sosial.

Studi Kasus
Di Kota Bandung, program “Bandung Inklusi” yang diluncurkan sejak 2022 berhasil meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja sebesar 38% melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi disabilitas. Program ini menyediakan pelatihan vokasional, pendampingan psikososial, dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Model ini layak menjadi referensi bagi Kota Tasikmalaya.

Infografis (dalam bentuk teks)

• Total penyandang disabilitas di Kota Tasikmalaya: Sekitar 12.000 orang (estimasi berdasarkan data Dinas Sosial 2025)
• Sekolah inklusif: 28 sekolah (dari 400+ total sekolah)
• Fasilitas publik ramah disabilitas: 15% (berdasarkan audit aksesibilitas 2025)
• Perusahaan yang memenuhi kuota 2%: Kurang dari 5%

Upaya mewujudkan Kota Tasikmalaya yang benar-benar inklusif membutuhkan pendekatan holistik, bukan hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat. Dibutuhkan sinergi antara kebijakan publik, partisipasi swasta, dan pemberdayaan komunitas. Jangan biarkan semangat Hari Disabilitas Internasional hanya berhenti pada pidato dan deklarasi. Saatnya bergerak nyata, bersama, untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama meraih mimpi dan berkarya.

Baca juga Berita lainnya di News Page