Polri Perlu Kolaborasi dengan Universitas untuk Perkuat Dasar Kebijakan Kamnas, Tegas Wakapolri

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa kepolisian membutuhkan kolaborasi erat dengan dunia akademik untuk membangun kebijakan keamanan nasional yang berdasar pada data yang valid. Menurutnya, kemitraan ini merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kebijakan kepolisian. Hal tersebut disampaikannya melalui sesi daring dalam acara peresmian Pusat Studi Kepolisian di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah. Ia berharap pusat studi ini dapat menghasilkan kajian keamanan nasional yang bisa menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan Polri.

Dedi menekankan bahwa sinergi antara Polri dan kalangan akademisi adalah investasi strategis untuk memperkuat kualitas kebijakan di masa depan. Ia mengharapkan melalui pusat studi ini dapat lahir riset-riset nasional yang mencakup berbagai aspek seperti ketahanan pangan, dinamika sosial, hingga rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap tantangan zaman. Sebagai contoh, ia menyebutkan model kemitraan serupa yang telah sukses diterapkan di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, di mana pendekatan evidence-based policing terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Polri, lanjut Dedi, yakin bahwa integrasi antara ilmu pengetahuan akademik dan pengalaman di lapangan akan melahirkan model kepolisian yang adaptif, humanis, dan berbasis riset. Ia juga berharap pusat studi ini dapat berkembang menjadi pusat keunggulan (Center of Excellence) sekaligus mitra tetap dalam penguatan kebijakan keamanan nasional, serta mewujudkan kepolisian yang semakin dipercaya dan dicintai masyarakat. Dalam upaya memperkuat landasan akademik kelembagaan, Polri juga tengah mengembangkan sembilan pusat studi baru, termasuk pusat studi siber, antikorupsi, masyarakat, dan lalu lintas.

Selain itu, Dedi menyampaikan bahwa Polri mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintah melalui penegakan hukum terhadap perjudian daring dan narkoba, termasuk pemusnahan barang bukti terbesar sepanjang sejarah sebanyak 214,8 ton dengan nilai mencapai Rp29,37 triliun. Polri juga turut mendukung Ketahanan Pangan Nasional dengan produksi 2,5 juta ton komoditas pada lahan seluas 624 ribu hektare, serta memperluas program makanan bergizi melalui pembangunan 1.084 Satuan Pendidikan Pangan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Kepala Lemdiklat Polri Komjen Chrysnanda Dwilaksana, yang hadir secara langsung dalam peresmian tersebut, berharap pusat studi ini dapat menjadi pemantik kemajuan bagi Polri. Ia menilai pusat studi ini diharapkan dapat memperkuat tradisi riset yang mendukung keamanan masyarakat. Rektor Unissula Prof. Dr. Gunarto menegaskan bahwa kehadiran pusat studi ini merupakan bentuk komitmen Unissula sebagai mitra strategis Polri dalam memperkuat kualitas keamanan negara. Menurutnya, kepolisian yang kuat menjadi penentu ketahanan suatu negara, sebaliknya kepolisian yang lemah akan membuat negara mudah rapuh.

Gunarto berharap pusat studi ini tidak hanya menghasilkan kajian-kajian akademik, tetapi juga melahirkan polisi yang dicintai rakyat, bekerja dengan ilmu pengetahuan, empati, dan berpihak pada keadilan substantif. Pusat Studi Kepolisian FH Unissula direncanakan menjadi pusat dialog intelektual dan kajian strategis dalam memperkuat keamanan publik, dengan melibatkan sejumlah pakar dalam penelitian kebijakan, pelatihan kepolisian, serta pengembangan literasi ketahanan pangan.

Studi terbaru dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) tahun 2025 menunjukkan bahwa kolaborasi antara kepolisian dan perguruan tinggi mampu meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan hingga 40% melalui pendekatan berbasis data. Di Indonesia, baru 15% perguruan tinggi yang memiliki program kemitraan dengan kepolisian, menunjukkan potensi besar yang masih bisa dikembangkan. Studi kasus di Universitas Gadjah Mada menunjukkan program magang mahasiswa hukum di kepolisian selama dua tahun terakhir berhasil menurunkan kasus pelanggaran HAM oleh aparat sebesar 25% di wilayah DIY.

Infografis: “Peta Kolaborasi Polri dan Perguruan Tinggi 2025”

• 15% perguruan tinggi di Indonesia telah bermitra dengan Polri
• 40% peningkatan efektivitas penanganan kejahatan melalui pendekatan berbasis data
• 25% penurunan pelanggaran HAM oleh aparat di wilayah yang menerapkan program kemitraan
• 9 pusat studi baru tengah dikembangkan Polri
• 1.084 SPPG telah dibangun di seluruh Indonesia

Transformasi kepolisian masa depan bukan hanya tentang teknologi atau peralatan, tetapi tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan hati nurani bekerja bersama membangun institusi yang dipercaya rakyat. Kolaborasi strategis antara Polri dan dunia akademik adalah jalan emas menuju kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya. Mari kita dukung terus inovasi dan kerja sama ini untuk mewujudkan Indonesia yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page