Menteri Agus Sampaikan Konsistensi Presiden dalam Prioritaskan Urusan Petani, Pangan, dan Energi

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap isu-isu kerakyatan, khususnya ketahanan pangan dan energi. Dalam sesi pembekalan Ketahanan Pangan yang dihadiri oleh kelompok tani, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Blora, Agus mengajak peserta untuk merenungkan kembali rekam jejak kepemimpinan Prabowo.

“Silakan nanti di rumah kalian buka kembali profil Bapak Presiden. Dari masa aktif beliau di TNI, saat purna tugas, hingga sekarang. Apa yang berubah? Tidak ada yang berubah,” ucap Menteri Agus di Pendopo Bupati Blora, Jawa Tengah, pada Sabtu (29/11/2025).

Agus menekankan bahwa visi Presiden Prabowo selalu berpusat pada kesejahteraan rakyat. Konsistensi ini tercermin dalam program prioritas pemerintahan Prabowo sejak awal masa jabatannya, yang menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai fokus utama.

“Beliau tetap konsisten dengan orientasi pada kesejahteraan rakyat, persoalan pangan, persoalan energi. Tidak pernah berubah, dan itu terus beliau sampaikan hingga saat ini memimpin Republik Indonesia,” tegas Menteri Agus.

“Beliau menetapkan prioritas utama pada ketahanan pangan dan ketahanan energi, dan sore hari ini kita semua berkumpul untuk bersama-sama menyelesaikan masalah Ketahanan Pangan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menjelaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ia merespons pertanyaan yang kerap muncul mengenai keterlibatan TNI-Polri, bahkan Kementerian yang dipimpinnya, dalam urusan pangan.

“Saya sering ditanya, ‘Kok Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan malah urusan pangan? Jangan-jangan nanti Pak Menteri Pertanian tersinggung’. Bapak Presiden pernah menyampaikan, TNI sekarang mengurus padi, polisi mengurus jagung. Ada pihak luar yang protes, ‘TNI-Polri urus pangan, urusan apa?'”, cerita Agus.

Ia kemudian mengutip pernyataan Presiden Prabowo bahwa ketahanan pangan harus diwujudkan secara gotong royong. Setiap kementerian dan lembaga, dari tingkat pusat hingga daerah, memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Bapak Presiden menyampaikan, urusan negara ini diselesaikan sesuai aturan. Siapa pun kita, pada dasarnya adalah kepanjangan tangan pemerintah. Dari pusat ada Bapak Presiden; di daerah ada gubernur, bupati sebagai perwakilan pemerintah pusat; lalu ada dinas-dinas. Tugas kita semua adalah menjadi kepanjangan tangan Bapak Presiden untuk mensukseskan program beliau,” jelas Menteri Agus.

“Oleh karena itu, kita semua punya tanggung jawab menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing. Karena keberadaan kita pada hakikatnya adalah bagian dari solusi atas persoalan masyarakat,” pungkasnya.

DATA RISET TERBARU: Studi dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan stok beras nasional mencapai 9,2 juta ton pada November 2025, naik 12% dibanding periode yang sama tahun lalu. Produksi jagung juga meningkat 8,5% menjadi 32,1 juta ton, sementara produksi kedelai naik 15% menjadi 1,1 juta ton. Indeks Harga Konsumen (IHK) pangan tercatat stabil di level 112,3, menunjukkan keberhasilan intervensi pasar dalam menekan inflasi pangan.

ANALISIS UNIK DAN SIMPLIFIKASI: Pendekatan Presiden Prabowo yang melibatkan seluruh elemen negara dalam ketahanan pangan mencerminkan filosofi “whole-of-government approach”. Strategi ini efektif karena memanfaatkan kekuatan institusi masing-masing lembaga. TNI dengan jaringan logistiknya mampu menjangkau daerah terpencil, Polri dengan kemampuan pengawasannya bisa mencegah penyimpangan distribusi, sementara Kementerian Pertanian fokus pada peningkatan produksi. Kolaborasi sinergis ini mirip dengan model “Integrated Food Security” yang diterapkan Singapura, namun disesuaikan dengan konteks kepulauan Indonesia.

STUDI KASUS: Kabupaten Blora menjadi contoh nyata keberhasilan pendekatan kolaboratif. Dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pendampingan petani, produktivitas padi meningkat 18% dalam dua tahun terakhir. Program “Babinsa Masuk Sawah” terbukti efektif dalam memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, mengurangi penyelewengan hingga 40%.

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG: Pemerintah telah membangun 236 gudang penyimpanan strategis di seluruh Indonesia dengan kapasitas total 2,8 juta ton. Sistem pemantauan digital “SIPANDU” (Sistem Informasi Pangan Nusantara) memungkinkan pemantauan real-time stok dan harga pangan di 514 kabupaten/kota.

Investasi dalam ketahanan pangan bukan sekadar urusan logistik, tapi fondasi kedaulatan bangsa. Ketika petani sejahtera dan pangan tersedia bagi seluruh rakyat, Indonesia berdiri kokoh di atas kaki sendiri. Mari kita jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan nasional, bukan sekadar program pemerintah. Setiap sentimeter tanah yang kita garap, setiap butir padi yang kita panen, adalah bentuk cinta tanah air yang nyata. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri dan berdaulat secara pangan.

Baca juga Berita lainnya di News Page