Mendagri Instruksikan Pemda Segera Inventarisasi Jembatan dan Akses Rusak Menuju Sekolah

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap jembatan atau jalur pejalan kaki yang menjadi akses menuju sekolah dan mengalami kerusakan. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo terkait tantangan akses pendidikan di wilayah terpencil yang selama ini masih menjadi kendala serius.

Tito menjelaskan bahwa banyak siswa di daerah harus menempuh perjalanan ekstrem hanya untuk bisa mengenyam pendidikan. Mereka terpaksa menyeberangi sungai, melewati jembatan gantung yang rapuh, atau bahkan harus menggunakan tali untuk menjangkau sekolah mereka. Kondisi ini jelas sangat membahayakan dan tidak layak untuk dibiarkan berlarut-larut.

Presiden Prabowo sendiri dikatakan sangat terpukau dan tersentuh setelah mengetahui kenyataan pahit yang dialami para pelajar di daerah. Oleh sebab itu, rapat koordinasi digelar guna menginventarisasi seluruh jembatan rusak yang menjadi akses utama menuju sekolah di berbagai wilayah Indonesia.

“Ada anak-anak yang harus menyeberang sungai tanpa jembatan, melepas baju dulu, lalu baru bisa ke sekolah. Begitu pulang, mereka harus mengulangi proses yang sama. Bahkan jika ada jembatan, kondisinya sering kali tidak layak dan berisiko runtuh,” ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (28/11/2025).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah pusat telah menyiapkan program percepatan (crash program) khusus guna membangun maupun memperbaiki jembatan-jembatan kritis yang menjadi jalur utama menuju sekolah. Dana yang digunakan berasal dari cadangan pemerintah pusat, sehingga tidak memberatkan APBD daerah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketersediaan data akurat dari lapangan.

Pendataan yang diminta mencakup jembatan yang rusak parah, tidak layak pakai, sama sekali belum tersedia, hingga jalur alternatif ekstrem seperti penyeberangan sungai atau jurang yang kerap dilalui siswa. Data tersebut nantinya akan dikirim langsung kepada Presiden sebagai dasar penugasan kepada kementerian atau lembaga teknis terkait untuk segera mengambil tindakan.

Tito mengimbau para kepala daerah untuk segera turun ke lapangan, berkoordinasi dengan kepala desa maupun camat, serta menggunakan formulir yang telah disiapkan untuk memastikan pendataan berjalan efektif. Batas akhir pengiriman data ditetapkan pada 4 Desember 2025.

“Tanggal 4 Desember nanti, saya akan memantau secara langsung daerah mana yang sudah mengirimkan data dan mana yang belum. Ini adalah komitmen nyata kita terhadap hak pendidikan setiap anak di Indonesia,” tegasnya.

Berdasarkan data Kementerian PUPR 2024, terdapat lebih dari 1.200 jembatan darurat di wilayah pelosok yang digunakan sebagai akses ke sekolah, dengan 37% di antaranya berstatus rusak berat. Studi LPMP Papua (2023) mencatat siswa di Kabupaten Nduga harus menempuh 8 kilometer dengan menyeberangi tiga sungai tanpa jembatan setiap harinya. Sementara laporan UNICEF Indonesia 2023 menyebutkan 1 dari 5 anak di kawasan timur Indonesia menghadapi hambatan fisik serius dalam akses pendidikan.

Sebuah studi kasus dari SDN 3 Wamena menunjukkan penurunan angka ketidakhadiran sebesar 60% setelah jembatan gantung permanen dibangun pada 2022. Infografis dari Kementerian Pendidikan 2025 juga mengungkap fakta bahwa wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara menjadi zona dengan konsentrasi jembatan rusak menuju sekolah paling tinggi di Indonesia.

Akses pendidikan yang aman dan layak bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar setiap anak. Dengan data akurat dan komitmen bersama, mimpi anak-anak di ujung negeri untuk menuntut ilmu tanpa rintangan fisik bisa menjadi kenyataan. Mari wujudkan Indonesia yang adil dan merata dalam pendidikan—karena masa depan bangsa lahir dari semangat mereka yang tak pernah menyerah mengejar mimpi di balik medan terjal.

Baca juga Berita lainnya di News Page