Puan Maharani Desak Pemerintah Segera Atasi Darurat Bencana di Sumatera

Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan duka mendalam atas musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi secara beruntun di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit. Ia menyerukan respons cepat dari pemerintah dalam menangani bencana tersebut, mengingat dampaknya yang begitu luas terhadap kehidupan masyarakat.

Kejadian ini, menurut Puan, harus menjadi perhatian serius seluruh komponen bangsa. Bencana alam yang melanda kawasan Sumatera telah membuat puluhan ribu warga harus mengungsi, merusak rumah tinggal, mengganggu proses belajar mengajar di sekolah, serta memutus akses jalan nasional yang vital. Ia menekankan pentingnya operasi darurat yang segera dijalankan, mulai dari evakuasi warga terdampak, upaya pencarian dan penyelamatan (SAR), hingga distribusi bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi.

Respons cepat, kata Puan, bukan hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut nyawa. Ia menegaskan bahwa masyarakat yang terkena dampak bencana tidak boleh dibiarkan menunggu pertolongan selama berhari-hari. Semua instansi terkait diminta memastikan pasokan logistik, layanan kesehatan, air bersih, serta perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil dapat tersalurkan tanpa hambatan.

Puan juga menyoroti terputusnya jalur transportasi utama, baik jalan nasional maupun provinsi, yang menghambat distribusi bantuan. Ia meminta pemerintah segera memperbaiki akses tersebut, karena pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan bukan hanya masalah fisik, tetapi juga menentukan kelancaran akses pendidikan, aktivitas ekonomi warga, distribusi pangan, serta mobilitas tenaga medis saat krisis.

Ia menilai bahwa bencana yang terjadi secara berulang di wilayah Sumatera menjadi indikator kuat bahwa pendekatan penanganan bencana harus berubah. Mitigasi bencana, kata Puan, tidak boleh bersifat insidental atau reaktif semata, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Untuk itu, Puan mendorong percepatan normalisasi sungai-sungai prioritas, penguatan tanggul dan kanal penahan banjir, rehabilitasi hulu daerah aliran sungai (DAS), serta pembangunan sistem peringatan dini yang berbasis pada desa. Ia juga menekankan pentingnya penegakan tata ruang agar tidak terjadi pembangunan di kawasan rawan bencana.

Pencegahan, lanjut Puan, harus menjadi fokus utama, bukan hanya penanganan setelah terjadi musibah. Tanpa langkah komprehensif dan jangka panjang, bencana serupa akan terus berulang di masa depan.

Ia juga mengimbau seluruh anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan terdampak untuk segera turun ke lapangan. Para wakil rakyat diminta memantau kondisi warga, membantu mempercepat penyaluran bantuan, serta berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, dan para relawan.

Kehadiran langsung anggota dewan, kata Puan, sangat penting untuk memastikan respons darurat berjalan efektif dan tidak ada satu pun warga yang terlupakan. Ia menegaskan bahwa wakil rakyat harus berada di samping rakyatnya pada saat-saat paling membutuhkan.

DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal langkah pemerintah dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Menurut Puan, keselamatan masyarakat adalah amanah tertinggi negara. “Tidak boleh ada satupun warga yang merasa ditinggalkan. Negara harus hadir sepenuhnya,” tegasnya.

---

Data Riset Terbaru:

Berdasarkan analisis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2025, Sumatera mencatat peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi sebesar 37% dalam dekade terakhir, dengan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat termasuk dalam zona rawan banjir dan longsor tinggi. Studi dari Pusat Studi Bencana Universitas Gadjah Mada (2024) menunjukkan bahwa kerusakan hutan di hulu DAS Alas, Barumun, dan Singkarak menjadi faktor utama peningkatan risiko banjir bandang. Selain itu, data Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) 2023 mencatat bahwa keterlambatan respons darurat lebih dari 48 jam dapat meningkatkan angka kematian hingga 60%.

Studi Kasus: Respons Cepat di Nagan Raya, Aceh (2024)

Pada banjir besar tahun 2024 di Nagan Raya, Aceh, keterlibatan langsung anggota DPR RI dari dapil setempat terbukti mempercepat distribusi bantuan hingga 40%. Dengan koordinasi intensif antara legislatif, BPBD, dan TNI, logistik berhasil menjangkau wilayah terisolasi dalam 24 jam. Pendekatan kolaboratif ini dijadikan model best practice oleh BNPB untuk daerah terdampak bencana lainnya.

Kehadiran negara dalam situasi krisis bukan sekadar kewajiban, tapi ujian nyata dari komitmen terhadap rakyat. Saat bencana datang, setiap detik berharga—dan setiap tindakan cepat adalah bukti bahwa negara hadir di tengah rakyatnya. Mari jadikan musibah ini sebagai momentum untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh, responsif, dan berpihak pada masyarakat. Tidak ada yang boleh ditinggalkan.

Baca juga Berita lainnya di News Page