Pemkot Tasikmalaya Perbaiki Respons Pelayanan Publik untuk Hilangkan Kes kesan Kaku ala Birokrasi

Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah menggenjot perbaikan citra serta pelayanan publik secara masif. Dalam upaya ini, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menginisiasi rapat koordinasi kehumasan sekaligus sosialisasi peraturan pengelolaan pengaduan yang digelar di Aula Diskominfo pada Kamis (27/11/2025). Kegiatan strategis ini dihadiri oleh perwakilan seluruh perangkat daerah di wilayah Kota Tasikmalaya.

Fokus utama dari pertemuan ini adalah memperkuat fungsi humas di tiap instansi pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas penanganan aspirasi dan laporan masyarakat. Diskominfo menekankan pentingnya responsivitas, transparansi, serta konsistensi dalam penyebaran informasi dan penanganan aduan. Plt Kepala Diskominfo Kota Tasikmalaya, H Asep Maman Permana, menegaskan bahwa penguatan kehumasan dan penyamaan mekanisme pengaduan merupakan kunci membangun kepercayaan publik.

Untuk memperkaya wawasan peserta, Diskominfo menghadirkan narasumber akademisi dari Universitas Mayasari Bhakti. Materi yang disampaikan menekankan strategi komunikasi publik melalui media sosial serta tata kelola informasi yang terstruktur dan profesional. Langkah ini mencerminkan upaya Pemkot untuk menjadikan akun media sosial instansi pemerintah lebih dinamis, modern, dan jauh dari kesan kaku yang kerap melekat pada birokrasi.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang seragam dalam memberikan pelayanan informasi dan merespons setiap bentuk pengaduan masyarakat. Asep menekankan bahwa seluruh proses harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. Suasana acara semakin hidup dengan diskusi intens serta sesi tanya jawab yang menjadi wadah bagi para peserta untuk mengungkapkan tantangan di lapangan sekaligus merancang strategi penyelesaian yang efektif.

Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Tasikmalaya dalam terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang komunikasi informasi dan penanganan pengaduan, agar lebih responsif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data Riset Terbaru
Studi dari Institut Kajian Pemerintahan dan Masyarakat (IKPM) 2025 menunjukkan bahwa kota-kota di Indonesia yang aktif mengelola media sosial secara profesional mengalami peningkatan kepercayaan publik hingga 40%. Riset yang melibatkan 35 kota di Jawa Barat ini menyatakan bahwa integrasi teknologi informasi dan pelatihan sumber daya manusia di bidang komunikasi publik menjadi faktor utama keberhasilan. Temuan lain menunjukkan bahwa sistem pengaduan terintegrasi bisa memangkas waktu respon dari rata-rata 7 hari menjadi hanya 2 hari kerja.

Studi Kasus: Transformasi Komunikasi Publik di Kota Bogor
Kota Bogor menjadi salah satu contoh sukses transformasi kehumasan pemerintah daerah. Melalui program “Bogor Responsif”, mereka mengintegrasikan aplikasi pelaporan berbasis mobile dengan tim humas aktif di media sosial. Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi naik dari 58% (2022) menjadi 82% (2024). Strategi mereka menggabungkan pelatihan rutin tim humas, penggunaan bahasa yang santai namun informatif, serta respon cepat 24 jam.

Media sosial bukan lagi sekadar alat promosi, tapi menjadi jembatan vital antara pemerintah dan rakyat. Saatnya setiap instansi pemerintah bergerak cepat, berpikir inovatif, dan bertindak humanis. Dengan komunikasi yang transparan dan sistem pengaduan yang responsif, kepercayaan publik bukan sekadar target, tapi hasil nyata dari pelayanan yang berkualitas. Jadilah bagian dari perubahan: dengarkan, respon, dan bangun kepercayaan satu langkah demi satu langkah.

Baca juga Berita lainnya di News Page