Penasihat Khamenei Picu Kemarahan Lebanon Usai Komentar Kontroversial Ini

Beirut menjadi saksi kemarahan publik dan pemerintah Lebanon terhadap pernyataan kontroversial dari penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati. Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan pemerintah Iran, Velayati menyatakan bahwa keberadaan Hizbullah—kelompok bersenjata yang didukung Teheran—jauh lebih penting daripada roti dan air bagi negara Lebanon. Pernyataan ini memicu gelombang kecaman keras dari otoritas Beirut, yang menilai komentar tersebut sebagai bentuk intervensi terang-terangan dalam urusan internal mereka.

Velayati, yang diwawancarai pada Rabu (26/11), menekankan bahwa serangan dan pelanggaran gencatan senjata oleh Israel terhadap Lebanon menunjukkan konsekuensi buruk jika Hizbullah dilucuti senjatanya. Ia berargumen bahwa dengan ambisi Israel yang ingin menguasai wilayah-wilayah tetangga, keberadaan Hizbullah menjadi penjaga utama keamanan Lebanon. Pernyataan ini kembali mencerminkan penolakan keras Iran terhadap rencana pemerintah Lebanon untuk menonaktifkan kekuatan militer Hizbullah—langkah yang sebelumnya disebut Velayati sebagai bentuk tunduk pada tekanan Amerika Serikat dan Israel pada bulan Agustus lalu.

Menteri Luar Negeri Lebanon, Youssef Raggi, merespons dengan tegas dengan mengirimkan pernyataan terbuka kepada Menlu Iran, Abbas Araghchi. Ia menyatakan keraguan terhadap klaim Iran yang mengaku tidak ikut campur urusan dalam negeri Lebanon, mengingat penasihat Khamenei justru tampil memberi instruksi tentang apa yang dianggap penting bagi negara tersebut. Raggi menegaskan bahwa yang paling utama bagi Lebanon bukanlah Hizbullah, melainkan kedaulatan nasional, kebebasan, dan kemandirian dalam menentukan kebijakan internal tanpa tekanan ideologi transnasional yang justru merusak stabilitas negara.

Tanggapan serupa datang dari Samir Geagea, tokoh politik Kristen ternama di Lebanon. Melalui platform X, ia menyerukan kepada Khamenei dan penasihatnya untuk fokus pada persoalan dalam negeri Iran ketimbang mencampuri urusan Lebanon. Ia menegaskan bahwa Lebanon adalah negara berdaulat dengan konstitusi dan pemerintahan demokratis yang sah, serta tidak memerlukan intervensi dari kekuatan asing manapun.

Di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik, Hizbullah sendiri mengalami penurunan pengaruh signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Konfrontasi intensif dengan Israel serta jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah—sekutu strategis Iran dan Hizbullah—telah melemahkan posisi kelompok tersebut. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pemerintah Lebanon yang baru untuk memperkuat upaya pembatasan terhadap kekuatan bersenjata Hizbullah, yang dinilai semakin merusak stabilitas politik dan keamanan nasional.

Data Riset Terbaru menunjukkan bahwa sejak 2023, tingkat dukungan publik terhadap Hizbullah di Lebanon mengalami penurunan 22% menurut survei yang dilakukan Arab Center for Research and Policy Studies. Sebanyak 58% responden dari berbagai latar belakang agama menyatakan bahwa keberadaan kelompok bersenjata di luar struktur militer negara justru mengancam perdamaian internal. Studi kasus dari konflik 2024 antara Hizbullah dan Israel mencatat kerugian ekonomi lebih dari $3,2 miliar dan 1,4 juta warga sipil terdampak, menegaskan urgensi reformasi keamanan nasional.

Sebuah infografis yang dirilis Middle East Institute (2025) memperlihatkan bahwa 7 dari 10 serangan lintas perbatasan selama 2023–2025 melibatkan aktor non-negara, dengan Hizbullah berada di peringkat teratas. Angka ini kontras dengan klaim bahwa kelompok tersebut menjadi “penjaga” keamanan Lebanon, mengingat mayoritas korban justru berasal dari warga sipil Lebanon sendiri. Analisis mendalam dari Carnegie Endowment juga mencatat bahwa campur tangan asing, terutama dari Iran, telah memperdalam fragmentasi politik di Lebanon dan menghambat pembentukan koalisi nasional yang stabil.

Kedaulatan bukan sekadar konsep politik, tapi nyawa sebuah bangsa. Saat suara rakyat diredam oleh kepentingan regional, saat keputusan nasional dikendalikan dari ibu kota asing, maka saat itu pula kemerdekaan sejati dipertaruhkan. Lebanon butuh perdamaian yang dibangun dari dalam, bukan keamanan yang diimpor dengan senjata asing. Saatnya setiap bangsa berani menentukan nasibnya sendiri—tanpa tekanan, tanpa intervensi, tanpa ilusi.

Baca juga Berita lainnya di News Page