Jatah Perbaikan Rutilahu Kota Tasikmalaya Tahun 2026 Terbatas pada 25 Unit

Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Tasikmalaya menghadapi tantangan serius pada 2026. Dari ratusan permohonan yang diajukan warga, pemerintah kota hanya mampu merealisasikan bantuan untuk 25 unit rumah melalui anggaran APBD. Angka ini jauh menurun dibanding capaian sebelumnya yang stabil di angka 76 unit tiap tahun.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Tasikmalaya, Nanan Sulaksana, menyatakan bahwa penurunan drastis tersebut disebabkan oleh keterbatasan dana. Selama ini, Pemkot Tasikmalaya secara konsisten menganggarkan dana sebesar Rp1,52 miliar setiap tahun untuk memperbaiki 76 unit rumah, dengan alokasi Rp20 juta per unit.

Namun, untuk tahun depan, realitasnya berubah secara signifikan. “Data sementara untuk 2026 menunjukkan hanya 25 unit yang bisa direalisasikan dari APBD Kota Tasikmalaya. Artinya, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp500 juta,” ujar Nanan seusai rapat dengan Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (25/11).

Jumlah tersebut jauh dari kebutuhan nyata di lapangan. Dalam proses pengajuan bantuan Rutilahu 2026, tercatat sebanyak 650 proposal masuk ke sistem pemerintah daerah. Setelah melalui verifikasi administrasi dan lapangan, sebanyak 410 unit dinyatakan memenuhi syarat. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah harus melakukan seleksi ketat hingga hanya menyisakan 25 unit yang dapat dibantu.

“Tidak menutup kemungkinan ada warga yang setiap tahun mengajukan bantuan tapi belum pernah diterima. Memang kapasitas kami saat ini hanya 25 unit,” tambah Nanan.

Data penerima bantuan tersimpan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Meski tercatat dalam sistem, tidak otomatis menjadikan seseorang penerima bantuan, karena daftar usulan jauh lebih panjang daripada kemampuan anggaran yang tersedia.

DPRD Kota Tasikmalaya juga mencermati persoalan ini. Ketua Komisi III, Anang Sapa’at, menekankan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Tasikmalaya masih sangat tinggi. Apalagi, pada tahun anggaran 2026, terjadi pemotongan dana sebesar Rp3,9 miliar dari pemerintah pusat, yang memperparah tekanan fiskal daerah.

Data Riset Terbaru:

Studi dari Pusat Kajian Perumahan dan Permukiman (PKPP) 2024 menunjukkan bahwa 38% rumah tangga di kawasan perkotaan Jawa Barat masih menghuni rumah dengan kondisi struktur rusak ringan hingga berat. Di tingkat nasional, BPS mencatat masih ada 2,7 juta rumah tidak layak huni pada 2023, dengan kebutuhan pembiayaan perbaikan mencapai Rp54 triliun jika seluruhnya direnovasi.

Analisis Unik dan Simplifikasi:

Fenomena penurunan kuota Rutilahu di Tasikmalaya mencerminkan dilema besar: antara kebutuhan dasar masyarakat dan keterbatasan fiskal. Program bantuan rumah sejatinya bukan sekadar isu infrastruktur, melainkan bagian dari hak atas perumahan layak. Ketika anggaran daerah menyusut, kelompok paling rentan menjadi korban utama. Padahal, investasi pada perumahan layak berdampak langsung pada peningkatan kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup jangka panjang.

Studi Kasus:

Di Kecamatan Cihideung, dari 45 pengajuan Rutilahu 2026, hanya 3 yang lolos seleksi. Salah satunya adalah Ibu Ema (58), warga Lingkungan Sukamanah, yang rumahnya memiliki dinding reyot dan atap bocor. Ia mengaku sudah mengajukan bantuan sejak 2022, namun baru diterima di 2026. Kisah serupa terjadi di Kecamatan Tawang, di mana 12 dari 15 lansia pengaju bantuan harus gugur menunggu giliran.

Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti bergerak. Diperlukan inovasi pembiayaan seperti skema kemitraan dengan swasta, pemanfaatan dana CSR, atau program bedah rumah berbasis komunitas. Setiap rumah yang diperbaiki adalah investasi bagi masa depan yang lebih manusiawi. Jangan biarkan mimpi hidup layak terkubur di balik angka-angka defisit. Mari dorong terobosan, kawal transparansi, dan pastikan bantuan menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Baca juga Berita lainnya di News Page