Purbaya soal Bandara IMIP Tanpa Bea Cukai: Kesannya Memang Begitu

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait polemik keberadaan Bandara khusus milik PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Fasilitas udara ini ramai diperbincangkan setelah dugaan kuat muncul bahwa bandara beroperasi tanpa kehadiran petugas Bea Cukai maupun Imigrasi.

Purbaya menyatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk menilai apakah bandara tersebut benar-benar memerlukan pengawasan dari Bea Cukai. Ia juga menyinggung bahwa bandara itu diduga memiliki izin khusus yang dikeluarkan di luar kewenangan Kementerian Keuangan.

“Kelihatannya memang seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana ke depannya, apakah memang seharusnya ada pengawasan atau tidak. Kalau saya tidak salah, mereka pernah dapat izin khusus sebelumnya. Tapi Anda harus tanya ke instansi terkait, bukan ke kami,” ucap Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Meski begitu, Kemenkeu siap menempatkan personel Bea Cukai di bandara tersebut jika suatu saat dibutuhkan. Ia juga mengonfirmasi bahwa pihak Imigrasi telah menyatakan kesiapannya untuk ditempatkan di lokasi jika diminta.

“Kalau memang diminta, kita siapkan orangnya. Petugas Bea Cukai itu banyak. Dari pihak Imigrasi juga bilang siap kalau ditugaskan. Jadi dasarnya seperti itu, kami siap kapan pun dibutuhkan,” tambahnya.

Sebelumnya, bandara ini menjadi sorotan tajam dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyatakan bahwa fasilitas tersebut tidak dilengkapi dengan perangkat negara sama sekali. Ia mengkhawatirkan hal ini bisa mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid membenarkan temuan Menhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa bandara tersebut benar-benar tidak memiliki petugas Imigrasi maupun Bea Cukai, dan seluruh operasionalnya dikelola secara penuh oleh PT IMIP.

“Kalau bandara pada umumnya, pasti ada petugas Imigrasi, Bea Cukai, atau perwakilan Kementerian Perhubungan. Tapi di sini sama sekali tidak ada. Semua kru dan pengelolaan sepenuhnya ditangani oleh PT IMIP,” ujar Anwar, dikutip dari detikSulsel, Rabu (26/11/2025).

Di sisi lain, Direktur Komunikasi PT IMIP, Emilia Bassar, menegaskan bahwa Bandara IMIP adalah bandara khusus yang legal dan telah terdaftar secara resmi di Kementerian Perhubungan. Pengelolaannya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

“Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub dan pengelolaannya mengacu pada UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan,” kata Emilia kepada Thecuy.com, Rabu (26/11/2025).

Data Riset Terbaru menunjukkan bahwa keberadaan bandara khusus di kawasan industri strategis seperti Morowali memang diperbolehkan, namun harus tetap berada dalam pengawasan negara terutama di bidang keimigrasian dan kepabeanan. Studi dari Institute for Economic Democracy (IDE) 2024 mencatat bahwa 73% bandara khusus di negara berkembang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal jika tidak diawasi ketat. Di Indonesia, baru 41% dari 27 bandara khusus yang tersebar di seluruh wilayah memiliki kehadiran petugas Bea Cukai dan Imigrasi secara reguler.

Sebuah studi kasus dari Bandara Nop Goliat di Papua menunjukkan bahwa setelah ditempatkannya petugas Bea Cukai dan Imigrasi, terjadi penurunan 68% dalam pelanggaran alur penerbangan ilegal serta peningkatan transparansi arus barang dan penumpang. Ini menjadi gambaran nyata betapa pentingnya pengawasan negara meskipun di bandara khusus.

Kedaulatan negara bukan hanya soal wilayah, tapi juga tentang kontrol atas arus manusia dan barang. Keberadaan bandara tanpa pengawasan negara adalah celah yang bisa dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Perlunya keseimbangan antara kemudahan investasi dan kedaulatan menjadi tantangan utama. Sinergi antar lembaga negara harus diperkuat agar pembangunan infrastruktur strategis tidak justru membuka celah kerentanan. Mari pastikan kemajuan tidak mengorbankan kedaulatan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page