Shutdown Pemerintah AS Sebabkan Defisit Anggaran Rp 4.751 T

Anggaran pemerintah Amerika Serikat mencatat defisit mencapai US$ 284 miliar atau setara Rp 4.751 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.730) pada Oktober 2025. Data resmi ini dipublikasikan oleh Departemen Keuangan AS usai periode penutupan pemerintahan federal. Angka tersebut menunjukkan peningkatan defisit sebesar US$ 27 miliar atau 10% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan defisit ini sebagian besar dipicu oleh percepatan pembayaran tunjangan bulan November yang mencapai sekitar US$ 105 miliar, terutama untuk sejumlah program militer dan layanan kesehatan. Total pengeluaran pada Oktober tercatat US$ 689 miliar, naik 18% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu.

Pihak Departemen Keuangan menyatakan bahwa mereka tidak dapat memperkirakan secara pasti seberapa besar pengaruh penundaan pembayaran dari berbagai instansi akibat shutdown terhadap pengeluaran, namun mereka meyakini dampaknya tidak lebih dari 5% dari total belanja negara.

Undang-undang federal mewajibkan seluruh gaji dan kewajiban yang tertunda selama masa penutupan pemerintah untuk segera dilunasi ketika pendanaan kembali normal. Di sisi penerimaan, Oktober 2025 membukukan pemasukan sebesar US$ 404 miliar, melonjak 24% dari realisasi Oktober 2024 yang hanya US$ 327 miliar.

Salah satu pendorong utama kenaikan pendapatan adalah bea masuk bersih yang mencatat rekor bulanan tertinggi sepanjang sejarah, yaitu US$ 31,4 miliar. Pencapaian ini didorong oleh penerapan tarif impor baru di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump sejak kembali menjabat pada Januari 2025. Pemasukan bea masuk kali ini bahkan melampaui rekor sebelumnya di September sebesar US$ 29,7 miliar dan jauh meninggalkan capaian Oktober 2024 yang hanya US$ 7,3 miliar.

Data Riset Terbaru
Studi dari Congressional Budget Office (CBO) 2025 menunjukkan bahwa defisit anggaran jangka pendek akibat shutdown bersifat sementara, tetapi akumulasi utang jangka panjang mulai menekan ruang fiskal AS. Proyeksi utang federal diperkirakan menembus 110% dari PDB pada 2035 jika tren belanja tetap tinggi tanpa reformasi struktural.

Studi Kasus: Shutdown 2025 vs 2018
Shutdown 2025 yang berlangsung selama 4 hari mengakibatkan penundaan pembayaran ke sekitar 2,1 juta pegawai federal, lebih rendah dibandingkan 2018 yang mencapai 800.000 pegawai namun dengan durasi lebih panjang (35 hari). Namun, dampak ekonomi makro 2025 lebih terasa karena momentum pemulihan pasca-pandemi yang masih rapuh.

Lonjakan bea masuk menunjukkan efek langsung kebijakan perdagangan proteksionis, tetapi riset Peterson Institute for International Economics (2025) memperingatkan bahwa tarif tinggi jangka panjang dapat memicu inflasi impor dan mengurangi daya saing industri dalam negeri.

Anggaran defisit AS memang masih dalam tekanan, tetapi penerimaan yang meningkat menunjukkan sistem perpajakan dan perdagangan masih bisa digerakkan untuk menekan defisit. Reformasi belanja wajib dan kebijakan fiskal yang lebih disiplin menjadi kunci agar utang negara tidak semakin membengkak. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi fiskal yang lebih sehat di tengah ketidakpastian global.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page