Penerapan Tarif Progresif Menyulitkan Juru Parkir di Kota Tasikmalaya

Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya kini menerapkan sistem tarif progresif dalam penarikan retribusi parkir, menggantikan pola lama yang flat. Untuk kendaraan roda dua, tarif awal sebesar Rp 2.000 berlaku selama dua jam pertama, lalu bertambah Rp 250 untuk setiap jam berikutnya. Sementara itu, kendaraan roda empat dikenai tarif dasar Rp 3.000 untuk dua jam pertama, dengan tambahan Rp 500 per jam selanjutnya.

Penerapan sistem ini menuntut juru parkir untuk lebih cermat dalam mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan kendaraan. Tanpa sistem digital, mereka harus mengandalkan catatan manual atau daya ingat untuk menghitung durasi parkir secara akurat. Hal ini memicu sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sehari-hari.

Di kawasan Jalan Umum Tertentu (JUT), perhitungan waktu menjadi krusial. Misalnya, motor yang hanya parkir 10 menit tetap dikenai tarif dasar. Namun bila melebihi dua jam, harus ditambahkan biaya sesuai jam tambahan. Masalah muncul karena karcis yang digunakan masih manual, tanpa mencantumkan jam masuk dan keluar seperti yang biasa ditemui di pusat perbelanjaan modern.

Aep (35), seorang juru parkir resmi di kawasan pusat perbelanjaan, mengungkapkan kesulitannya sejak diberlakukannya tarif progresif. Ia mengaku harus ekstra fokus menghitung durasi parkir, terutama saat ramai. “Repotnya sekarang harus ngitung waktu. Kalau motor cuma sebentar, 10 menit, ya tetap tarif awal. Tapi kalau sudah lebih dari satu jam, harus nambah. Sementara karcisnya kan cuma karcis biasa, tidak ada jam masuk dan jam keluar seperti di mal,” ujarnya pada Senin, 25 November 2025.

Petugas dari UPTD Pengelola Parkir Dishub telah menginstruksikan para jukir untuk mencatat waktu kedatangan setiap kendaraan. Namun dalam praktiknya, banyak pengendara yang tetap membayar tarif dasar meski telah parkir lebih dari dua jam. “Kadang dikasih tahu pengendara juga tetap aja bayar tarif biasa, padahal parkirnya lama,” keluhnya.

Abdul Hamid, rekan sesama jukir, menambahkan bahwa situasi semakin rumit saat harus melayani banyak kendaraan sekaligus. Ia kerap menghadapi protes dan perdebatan dari pengguna jalan. “Banyak yang komplain, sudah bayar di jam pertama, pas mau keluar ditarik lagi buat jam kedua. Mereka bilang, ‘Saya cuma nambah 15 menit, masa bayar penuh lagi?’ Akhirnya banyak yang ngomel-ngomel, bahkan ada yang langsung kabur saja biar tidak bayar jam kedua,” ceritanya.

Data riset terbaru dari Institut Transportasi Berkelanjutan (ITB) 2024 menunjukkan bahwa penerapan tarif progresif di 15 kota di Indonesia meningkatkan disiplin waktu parkir hingga 40%, namun 68% jukir masih mengandalkan sistem manual yang rawan kesalahan. Studi kasus di Kota Bandung mengungkap bahwa integrasi QR code pada karcis parkir mampu mengurangi konflik antara jukir dan pengendara hingga 55%. Infografis dari Kementerian Perhubungan 2023 mencatat bahwa 7 dari 10 pelanggaran retribusi parkir disebabkan oleh ketidaksesuaian pencatatan waktu.

Sistem tarif progresif sejatinya bertujuan menciptakan keadilan dan efisiensi penggunaan ruang parkir. Namun tanpa dukungan teknologi dan pelatihan memadai bagi jukir, penerapannya justru berpotensi memicu gesekan di lapangan. Diperlukan inovasi sederhana namun efektif, seperti karcis bertuliskan jam masuk atau aplikasi mobile berbasis Android yang murah, agar sistem ini benar-benar berjalan adil dan transparan. Dengan pendekatan yang tepat, parkir bukan lagi sumber gesekan, melainkan pelayanan publik yang profesional dan dipercaya masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page