Baintelkam Polri Kolaborasi dengan Pripol Unsyiah Lakukan Survei Kepuasan Publik terhadap Layanan SKCK Online

Jakarta – Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menjalin kolaborasi dengan Pusat Riset Ilmu Kepolisian (Pripol) Universitas Syiah Kuala Aceh dalam menggelar Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan SKCK di tingkat Polres/Polresta Tahun 2025. Proses pelayanan SKCK kini telah sepenuhnya beralih ke sistem digital.

Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Irjen Nanang Rudi Supriatna, menyampaikan bahwa survei kepuasan publik khususnya dalam pelayanan SKCK menunjukkan arah yang menggembirakan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat mengalami peningkatan signifikan berdasarkan masukan dari para pemohon yang menjadi responden.

Acara rilis hasil survei digelar di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat pada Senin (24/11), dengan fokus pada kemajuan aplikasi SKCK yang kini bisa diakses sepenuhnya secara daring. Tahun 2025 ditandai sebagai momen penting dalam transformasi pelayanan publik kepolisian melalui peluncuran aplikasi SKCK berbasis Super Apps yang lebih mutakhir.

Berdasarkan penilaian aplikasi Epzi Polri, nilai persepsi korupsi tercatat 3.94 pada minggu ketiga Oktober dan naik menjadi 4 pada minggu ketujuh November. Sementara itu, nilai pelayanan publik mengalami fluktuasi dari 3.58 dalam periode yang sama.

Dari hasil survei, tiga Polres mencatatkan kinerja terbaik dalam pelayanan SKCK: Polres Asahan Polda Sumut berada di posisi pertama dengan skor 94.30, disusul Polres Bangka Polda Babel di peringkat kedua dengan nilai 93.15, dan Polres Tabanan Polda Bali di urutan ketiga dengan angka 92.56.

Nanang memberi arahan kepada seluruh jajaran Intelkam Polri agar satuan yang telah mencapai standar kepuasan tinggi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan. Bagi yang masih rendah, diminta segera mengevaluasi standar kinerja guna perbaikan pelayanan publik.

Kabidyanmas Baintelkam Polri, Kombes Yosef Sriyono, menekankan bahwa laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi dasar utama dalam peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. SKM juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di lingkungan Baintelkam Polri.

Tujuan utama SKM adalah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan SKCK secara berkala, mengukur tingkat kepuasan masyarakat melalui data kuantitatif dan kualitatif, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pelayanan, serta menjadi sarana pengawasan publik terhadap kinerja petugas layanan.

Survei dilakukan pada Juli 2025 dengan mencakup 11 unit pelayanan SKCK di 11 Polda. Pelaksanaan survei ini menggunakan anggaran resmi Baintelkam Polri sesuai dengan rencana anggaran tahun 2025.

Dari pihak Universitas Syiah Kuala, Dr. Gaussyah menjelaskan bahwa survei ini berlandaskan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan pengukuran menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan instansi terkait.

Proses penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi survei berkelanjutan, penyusunan program, evaluasi dan pemantauan IKM, pengolahan data, hingga pelaporan hasil. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode seperti kuesioner wawancara langsung, pengisian mandiri, kuesioner elektronik, diskusi kelompok terfokus, serta wawancara mendalam.

Melalui survei ini, kepolisian dapat memahami harapan dan kebutuhan masyarakat yang terekam dalam data valid. Hal ini mendorong perbaikan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan agar lebih berkualitas, efisien, dan efektif. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan pun turut terdorong.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Menpan RB, Otok Kuswandaru, menekankan bahwa kepuasan masyarakat bersifat tanpa batas, sehingga instansi pelayanan publik harus terus berusaha memenuhinya. Namun, standar pelayanan tetap diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, yang perlu dievaluasi secara berkala melalui forum konsultasi publik.

Otok mengutip laporan Gallup Global Safety Report (2024) yang menunjukkan korelasi negatif antara pendapatan negara dengan tingkat kepercayaan terhadap kepolisian—semakin tinggi pendapatan, cenderung kepercayaan menurun. Oleh sebab itu, kepolisian dituntut untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui perbaikan berkelanjutan yang berdasar pada umpan balik masyarakat.

Data Riset Terbaru 2025 dari Institute for Security and Society (ISS) mencatat bahwa adopsi layanan publik digital di Indonesia meningkat 68% dalam dua tahun terakhir, dengan kepuasan pengguna mencapai 82,4% untuk layanan perizinan online. Studi ini melibatkan 12.000 responden dari 34 provinsi, menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor publik memberi dampak signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Studi kasus dari Polresta Bandung menunjukkan peningkatan kepuasan dari 76,2% menjadi 91,3% dalam 18 bulan setelah penerapan sistem antrian digital dan layanan chatbot 24 jam. Infografis internal Baintelkam Polri memperlihatkan tren kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan SKCK dari 78,5% pada 2022 menjadi 89,7% pada 2025.

Transformasi digital bukan sekadar teknologi, tapi komitmen nyata untuk melayani dengan hati. Setiap klik, setiap respons, dan setiap perbaikan adalah langkah menuju pelayanan yang lebih manusiawi. Terus dukung inovasi, sampaikan masukan, dan jadilah bagian dari perubahan yang membawa kepolisian semakin dekat dengan rakyat.

Baca juga Berita lainnya di News Page