Kepala Penjara Bangkok Dinonaktifkan Diduga Istimumewakan Napi Asal Tiongkok

Otoritas Thailand mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan kepala penjara di Bangkok menyusul dugaan pemberian perlakuan istimewa kepada narapidana asal China. Insiden ini mencuat ke publik setelah media lokal mengungkap adanya dua wanita China yang diperbolehkan masuk ke dalam sel tahanan di Bangkok Remand Prison, dengan dugaan memberikan layanan seksual kepada para tahanan.

Kasus ini memicu sorotan luas terhadap sistem pengamanan dan integritas petugas lapas. Penjara yang menampung lebih dari 4.000 tahanan, termasuk para terdakwa kriminal besar seperti She Zhijiang, bos judi online Asia yang baru diekstradisi ke China, kini menjadi sorotan investigasi internal. Temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran serius, termasuk keberadaan kondom, tembakau, alkohol, serta perabot mewah seperti meja, sofa, dan kulkas di dalam sel yang seharusnya tidak diperbolehkan.

Kementerian Kehakiman Thailand mengonfirmasi bahwa komandan penjara, sekretarisnya, serta seorang pejabat senior lembaga pemasyarakatan telah dinonaktifkan. Menurut Menteri Rutthapon Naowarat, proses investigasi berjalan berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul. Dua wanita China tersebut ditemukan berada di sel yang sedang direnovasi, yang diduga disulap menjadi ruang penerimaan eksklusif.

Rekaman CCTV memang telah dihapus, namun sejumlah video alternatif berhasil menangkap momen kedatangan kedua wanita tersebut. Mereka masuk melalui prosedur standar, bukan jalur tersembunyi, yang mengindikasikan adanya keterlibatan oknum petugas yang sengaja membuka akses. Meskipun kedua wanita membantah terlibat dalam transaksi seksual, temuan forensik seperti noda menyerupai air mani dan bekas cairan tubuh telah dikirim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sekitar 20 petugas, termasuk staf sipil dan pegawai tingkat bawah, dicurigai terlibat dalam pelanggaran disiplin. Namun, pihak kementerian menegaskan tidak ada bukti yang mengaitkan petugas dalam pembelian layanan seksual. Sejumlah narapidana yang terlibat dalam skandal ini telah dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain untuk mencegah tekanan atau ancaman selama proses penyelidikan.

Data Riset Terbaru: Studi dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) 2024 mencatat bahwa kasus penyalahgunaan wewenang di lembaga pemasyarakatan Asia Tenggara meningkat 37% dalam lima tahun terakhir, dengan modus pemberian fasilitas eksklusif kepada narapidana berpengaruh atau kaya. Thailand sendiri mencatat 12 kasus serupa sejak 2019, mayoritas melibatkan narapidana asing dengan jaringan transnasional.

Studi Kasus: Skandal serupa pernah terjadi di Filipina (2022) saat seorang narapidana kaya ditemukan memiliki akses ke ponsel, alkohol, dan bahkan mengatur bisnis dari dalam sel. Kasus itu mengguncang otoritas setempat dan memicu reformasi sistem pengawasan lapas.

Skandal ini bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi cerminan dari kerentanan sistem pemasyarakatan terhadap intervensi eksternal. Transparansi, pengawasan independen, dan akuntabilitas petugas menjadi kunci utama mencegah praktik diskriminatif di balik tembok penjara. Reformasi sistemik harus segera digulirkan agar lembaga pemasyarakatan benar-benar menjalankan fungsinya secara adil dan manusiawi.

Baca juga Berita lainnya di News Page