KPK Periksa Dua Pihak Swasta dalam Penyidikan Dugaan Korupsi Rumah Dinas DPR

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengambil langkah dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan kelengkapan Rumah Jabatan Anggota DPR RI pada tahun anggaran 2020. Dua pihak dari sektor swasta dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini.

Budi Prasetyo, juru bicara KPK, membenarkan pemanggilan tersebut. Menurutnya, kedua saksi dipanggil untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan fasilitas rumah jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

Kedua saksi berasal dari perusahaan yang sama, yakni PT Dwitunggal Bangun Persada. Mereka adalah Juanda Hasurungan Sidabutar yang menjabat sebagai direktur perusahaan, serta Agus Hikmat yang diketahui sebagai pegawai di perusahaan tersebut.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, termasuk Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Namun hingga kini, Indra belum ditahan. KPK menjelaskan bahwa penahanan masih ditunda karena tim penyidik masih dalam proses pelengkapan dokumen perhitungan kerugian negara.

Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam tahap pengumpulan dokumen pendukung. “Belum. Kita masih gini. Sekjen DPR, perkaranya. Perkara terkait Sekjen DPR, kita sedang melengkapi. Kita sedang melengkapi dokumen-dokumen untuk perhitungan kerugian negaranya,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Kasus ini berawal dari dugaan markup harga dalam pengadaan sarana rumah jabatan anggota DPR. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah menyebutkan bahwa proyek ini mengandung indikasi penyuapan harga yang signifikan. “Kasusnya kalau nggak salah mark up harga,” ujar Alexander di gedung KPK, Jakarta Selatan.

Meski belum memberikan rincian angka secara pasti, Alexander menegaskan bahwa harga yang digunakan dalam proses pengadaan jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Proyek yang dimaksud memiliki nilai mencapai Rp 120 miliar, dengan dugaan kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Data Riset Terbaru menunjukkan bahwa kasus markup harga dalam proyek pemerintah masih menjadi modus utama korupsi di sektor pengadaan. Studi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) 2024 mencatat 68% kasus korupsi pengadaan melibatkan praktik markup, dengan kerugian rata-rata mencapai Rp 45 miliar per kasus. Dalam konteks proyek rumah jabatan, audit BPK 2021-2023 mengungkap 4 dari 10 proyek sejenis memiliki penyimpangan harga di atas 30%.

Sebuah studi kasus dari Universitas Gadjah Mada (2023) mengungkap bahwa markup harga sering terjadi karena lemahnya sistem evaluasi harga pasar dan kurangnya transparansi dalam proses lelang. Dalam proyek senilai Rp 100-150 miliar seperti kasus ini, markup 20-40% bisa terjadi tanpa deteksi dini.

Keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di lembaga legislatif. Dengan nilai kerugian yang potensial mencapai puluhan miliar, kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di institusi negara. Setiap upaya menggelembungkan harga adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan harus direspons dengan penegakan hukum yang tegas. Mari bersama jaga integritas, lawan korupsi, dan pastikan setiap rupiah uang negara digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.

Baca juga Berita lainnya di News Page