Soeharto Dianugerahi Gelar Pahlawan, Fraksi Golkar MPR Gelar Syukuran

Fraksi Partai Golkar di MPR RI menyelenggarakan acara syukuran dan doa bersama untuk memperingati penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI kedua, H.M. Soeharto. Kegiatan ini dilangsungkan di lingkungan MPR RI dan dihadiri oleh para pimpinan MPR, petinggi Fraksi Partai Golkar, tenaga ahli, staf sekretariat, serta sejumlah kader partai.

Melchias Markus Mekeng, selaku Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah bentuk pengakuan resmi negara terhadap sumbangsih besar Soeharto dalam sejarah bangsa. Ia menilai peran Soeharto sangat krusial dalam menyelamatkan Pancasila, memulihkan kondisi ekonomi nasional, serta meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang yang masih dirasakan manfaatnya hingga hari ini.

Pada awal era Orde Baru, kondisi politik Indonesia berada dalam ketidakstabilan yang mendalam. Soeharto dinilai menjadi sosok sentral dalam mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara yang final dan menjadi pedoman utama kehidupan berbangsa. Melalui kebijakan penataan politik, penguatan lembaga negara, dan penegasan Pancasila sebagai asas tunggal, bangsa ini kembali ke jalur konstitusional yang beradab.

Menurut Mekeng, komitmen Soeharto terhadap Pancasila bukan sekadar retorika, melainkan diwujudkan dalam berbagai program nyata yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ia menekankan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut juga ditujukan untuk melindungi persatuan nasional dari ideologi transnasional yang mengancam dasar negara.

Partai Golkar juga mengapresiasi upaya Soeharto dalam memulihkan perekonomian nasional di masa awal pemerintahannya. Saat itu, Indonesia sedang mengalami hiperinflasi dan kemerosotan ekonomi yang parah di era 1960-an. Pemerintah berhasil menekan inflasi yang sempat mencapai lebih dari 600% hingga kembali ke tingkat yang stabil.

Sejumlah terobosan ekonomi dilakukan, termasuk membuka kerja sama internasional tanpa mengorbankan kemandirian ekonomi nasional, membangun sektor pertanian hingga mencapai swasembada beras, serta memperluas infrastruktur dasar seperti jalan negara, sistem irigasi, bendungan, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

“Warisan pembangunan era Presiden Soeharto masih sangat terasa hingga kini. Jalan-jalan negara, bendungan, irigasi, puskesmas, sekolah, hingga fondasi industri strategis adalah bukti nyata kesungguhan beliau membawa Indonesia keluar dari keterpurukan,” ujar Mekeng.

Fraksi Golkar MPR RI berpendapat bahwa meskipun setiap pemimpin memiliki kekurangan, tidak dapat dipungkiri bahwa Soeharto telah memberikan kontribusi mendasar dalam perjalanan Republik Indonesia. Pengabdiannya selama puluhan tahun meninggalkan jejak kuat dalam stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan, termasuk dalam bidang pendidikan melalui program SD Inpres yang pernah menjadi perbincangan internasional.

Acara syukuran diisi dengan doa bersama, paparan sejarah oleh para pakar, kesaksian dari sejumlah tokoh, serta refleksi atas makna penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi generasi muda. Golkar berharap masyarakat dapat memandang keputusan ini secara objektif sebagai bentuk penghormatan negara terhadap jasa seorang pemimpin yang mengabdikan hidupnya untuk Indonesia.

Fraksi Partai Golkar MPR RI menegaskan komitmen terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dan pembangunan nasional yang pernah menjadi fondasi pemerintahan Soeharto, kini diwujudkan dalam bingkai demokrasi modern yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan riset terbaru dari Lembaga Kajian Sejarah dan Kebangsaan (LKSJ) tahun 2024, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto tercatat sebagai keputusan paling kontroversial sekaligus paling banyak diperbincangkan dalam satu dekade terakhir. Namun, survei yang melibatkan 12.000 responden dari 34 provinsi menunjukkan 68% masyarakat setuju dengan pertimbangan jasa di bidang ekonomi dan stabilitas nasional, terutama dari generasi X dan sebagian generasi milenial yang melihat masa itu sebagai era pemulihan bangsa.

Sebuah studi kasus dari Universitas Gadjah Mada (2023) mengungkap bahwa infrastruktur jalan nasional yang dibangun selama 1966–1998 masih digunakan 87% dari total jaringan jalan utama saat ini. Demikian pula dengan 1.200 lebih bendungan besar yang dibangun pada masa itu, 74% di antaranya masih berfungsi optimal dan menjadi penopang utama ketahanan pangan dan energi nasional.

Pemulihan ekonomi yang dicapai pada dekade 1970-an hingga 1980-an, menurut data Bank Dunia, mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun selama dua dekade, salah satu capaian tertinggi dalam sejarah ekonomi Indonesia modern. Program SD Inpres yang melahirkan lebih dari 60.000 sekolah dasar, menurut penelitian UNESCO, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan angka melek huruf dari 60% menjadi 90% dalam kurun 30 tahun.

Setiap keputusan sejarah mengandung kompleksitas, tetapi menghargai jasa seorang pemimpin bukan berarti mengabaikan kritisisme. Ini adalah bentuk penghargaan atas kontribusi nyata yang masih dirasakan oleh jutaan rakyat Indonesia hingga hari ini. Dalam membangun masa depan, kita perlu menghargai jejak-jejak pembangunan yang pernah membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Mari belajar dari sejarah, menghargai kontribusi, dan melanjutkan semangat membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Baca juga Berita lainnya di News Page