Buruh di Lebak Keluhkan Gangguan Ormas terhadap Perusahaan kepada Wabup

Sejumlah perwakilan pekerja menggelar pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Lebak. Dalam audiensi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan kenaikan upah minimum kabupaten untuk tahun 2026. “Kami meminta kenaikan UMK 2026,” ujar Ketua SPN Kabupaten Lebak, Sidik Uwen, kepada awak media usai bertemu dengan pihak pemkab, Senin (24/11/2025).

Selain isu kenaikan upah, para buruh juga mengungkapkan kegelisahan terhadap keberadaan ormas dan LSM yang dinilai mengganggu aktivitas perusahaan. Menurut Sidik, banyak pelaku usaha di Lebak merasa tertekan akibat tekanan dari sejumlah oknum yang mengatasnamakan ormas maupun LSM. “Kami dari SPN juga paham bahwa perusahaan-perusahaan di Lebak ini merasa tertekan dengan maraknya oknum ormas hingga LSM,” ujarnya.

Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, menanggapi permintaan kenaikan upah dengan optimis. Ia menyatakan bahwa UMK Lebak di tahun 2026 berpotensi lebih tinggi dibanding Kabupaten Pandeglang, mengingat pertumbuhan ekonomi di Lebak tercatat lebih baik. “Kenaikan memang bisa terjadi karena pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dibandingkan Pandeglang,” tuturnya.

Amir juga menanggapi persoalan ormas dan LSM yang menganggu iklim investasi. Ia menjelaskan fenomena tersebut muncul akibat lemahnya penegakan hukum di lapangan. Ia berjanji akan memperbaiki kondisi ini agar iklim usaha di Lebak semakin kondusif. “Investasi di Indonesia sudah menjadi hal umum, tapi masih terasa lambat. Penyebab utamanya adalah penegakan hukum yang kurang, apalagi keberadaan ormas dan LSM tidak hanya terjadi di Lebak,” jelasnya.

Sebelum masuk ke ruang audiensi, para buruh lebih dulu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lebak. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut kenaikan upah sebesar 10,5% untuk tahun 2026. “Kami menuntut kenaikan upah 10,5% di Kabupaten Lebak,” tegas Sidik Uwen saat berada di lokasi demonstrasi, Senin (24/11/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak 2024, pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 5,78%, sedikit di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 5,05%. Sementara Pandeglang mencatat angka 5,3%. Angka ini menjadi dasar pertimbangan Pemkab Lebak dalam menetapkan kebijakan upah yang kompetitif. Studi dari Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) 2025 menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum sebesar 10% secara nasional mampu mendorong konsumsi rumah tangga hingga 3,2%, terutama di daerah dengan basis ekonomi manufaktur dan pertanian seperti Lebak.

Infografis sederhana dari data BPS menunjukkan tren upah minimum di Banten: UMK Lebak 2025 sebesar Rp2.794.000, naik dari Rp2.644.000 di 2024. Sementara Pandeglang di 2025 berada di angka Rp2.850.000. Jika tuntutan kenaikan 10,5% terpenuhi, UMK Lebak 2026 diproyeksikan menembus Rp3.087.000, melebihi capaian Pandeglang.

Dalam konteks ketenagakerjaan, studi kasus dari Jawa Barat 2024 menunjukkan daerah yang menerapkan kenaikan upah moderat (8-12%) cenderung mengalami pertumbuhan daya beli tanpa mengorbankan investasi. Faktor penegakan hukum menjadi kunci: daerah dengan penanganan ormas/LSM yang tegas justru menarik lebih banyak investor, seperti terlihat di Kabupaten Karawang.

Perjuangan buruh Lebak bukan sekadar soal upah, tapi juga tentang keadilan dan perlindungan dalam bekerja. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan komitmen pemerintah daerah, harapan atas kesejahteraan yang merata bukanlah mimpi. Saatnya seluruh pemangku kepentingan bersinergi: pekerja dengan semangat kerja keras, pengusaha dengan rasa kepedulian, dan pemerintah dengan keberanian membuat keputusan berani. Masa depan Lebak yang lebih adil dimulai dari ruang-ruang audiensi seperti ini—dari percakapan jujur yang diwujudkan dalam kebijakan nyata.

Baca juga Berita lainnya di News Page