Mogok Nasional 3 Hari di Belgia Menentang Rencana Pemotongan Anggaran Pemerintah

Belgia tengah menghadapi gelombang aksi mogok nasional selama tiga hari berturut-turut yang digerakkan oleh serikat pekerja besar di negara tersebut. Aksi ini dimulai pada Senin (24/11) dan berlangsung di seluruh wilayah negara, mengakibatkan sejumlah sektor pelayanan publik terganggu secara signifikan.

Pemogokan ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah Brussels dalam memangkas anggaran serta melakukan perubahan mendasar pada undang-undang ketenagakerjaan. Serikat pekerja menilai langkah-langkah tersebut akan melemahkan jaminan sosial dan hak-hak pekerja.

Gelombang pertama aksi mogok diawali oleh sektor transportasi. Perusahaan kereta api nasional SNCB hanya mampu mengoperasikan sekitar sepertiga hingga dua pertiga dari rangkaian kereta biasanya, dengan beberapa rute bahkan hanya menggunakan satu rangkaian. Layanan Eurostar yang biasanya menghubungkan Brussels ke Paris pun terpaksa dibatalkan.

Pada hari kedua, Selasa (25/11), aksi meluas ke sektor layanan publik. Sekolah, tempat penitipan anak, serta sejumlah fasilitas rumah sakit ikut bergabung dalam aksi mogok. Aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan mengalami gangguan serius akibat absennya tenaga-tenaga kunci.

Puncaknya terjadi pada Rabu (26/11) ketika seluruh sektor dan kategori pekerja turun ke jalan. Bandara utama Belgia, termasuk Bruxelles-Zaventem dan Charleroi, diperkirakan tidak akan melayani satu pun penerbangan selama sehari penuh, mengakibatkan kekacauan di sektor penerbangan internasional.

Aksi ini merupakan benturan langsung antara serikat pekerja dan Perdana Menteri Bart De Wever. Sejak dilantik pada Februari lalu, De Wever mengusung agenda reformasi ekonomi besar-besaran yang mencakup liberalisasi pasar tenaga kerja, restrukturisasi tunjangan pengangguran, dan reformasi sistem pensiun. Tujuannya adalah menekan utang negara yang tergolong tinggi di Eropa, setara dengan kondisi Yunani, Italia, dan Prancis.

Namun, implementasi kebijakan tersebut terkendala oleh perpecahan dalam koalisi pemerintahan yang terdiri dari lima partai politik. Hingga kini, hanya sedikit dari rencana De Wever yang terealisasi. Ia memberi tenggat hingga Natal bagi koalisinya untuk mencapai konsensus.

Dalam pernyataannya, serikat pekerja menegaskan bahwa mogok nasional ini adalah seruan moral dan politik kepada pemerintah. “Ini merupakan permohonan kepada Perdana Menteri De Wever dan seluruh jajaran pemerintahan untuk mengakhiri pembubaran program-program sosial,” demikian pernyataan resmi serikat pekerja utama Belgia.

Studi kasus Belgia menunjukkan betapa sensitifnya kebijakan fiskal ketika menyentuh hak-hak sosial pekerja. Data terbaru dari European Trade Union Confederation (ETUC) 2024 mencatat peningkatan 37% aksi mogok di Eropa sepanjang 2024, sebagian besar dipicu oleh kebijakan penghematan pasca-pandemi. Belgia menjadi salah satu dari 12 negara Eropa yang mencatat gelombang pemogokan nasional dalam satu tahun terakhir.

Belgia kini berada di persimpangan antara tuntutan fiskal dan keberlanjutan sosial. Jutaan pekerja telah menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan kelas pekerja. Momentum ini bisa menjadi titik balik bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif, atau justru memicu ketegangan sosial yang lebih dalam. Suara rakyat telah terdengar—kini saatnya pemimpin menunjukkan kepekaan dan kesiapan untuk mendengar.

Baca juga Berita lainnya di News Page