Ketua Komisi I DPR Tekankan Pentingnya Saling Memaafkan dalam Rapat dengan Menhan dan Panglima

Jakarta – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto siang hari ini. Pimpinan rapat datang dari Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, yang dalam pengantarnya menekankan pentingnya mempererat persatuan nasional serta semangat saling memaafkan.

Acara berlangsung di ruang sidang Komisi I, kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (24/11/2025). Selain Utut Adianto, rapat juga dipandu oleh para wakil ketua Komisi I, meliputi Budisatrio Djiwandono, Dave Laksono, dan Sukamta. Sebelum resmi memulai pembahasan, Utut menyampaikan sapaan kepada seluruh jajaran petinggi TNI yang hadir, dilanjutkan dengan pesan khusus bagi Menhan dan Panglima.

Ia mengawali dengan menyerukan perlunya memperkuat ikatan persatuan bangsa ke depan. “Sebelum kita mulai rapatnya, sedikit dari pimpinan bahwa kita ini ke depan harus makin merajut persatuan nasional kita,” ucap Utut di hadapan peserta rapat.

Wakil rakyat dari Fraksi PDIP ini juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pandangan ke depan. Ia menggambarkan semangat yang ditanamkan presiden sebagai upaya memulai kembali dari nol, saling memaafkan, dan fokus pada pembangunan masa depan. “Semangat yang kita baca dari Bapak Presiden adalah me-restart, me-reset, kilometer 0 saling memaafkan menatap masa depan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan kita bersama,” tegasnya.

Rapat diikuti oleh perwakilan delapan fraksi yang duduk di DPR RI. Atas persetujuan seluruh peserta, pembahasan dilanjutkan secara tertutup. Berdasarkan agenda yang diterima, topik utama yang diangkat mencakup isu kedaulatan dan stabilitas di kawasan Papua. Selain itu, rapat juga membahas peran strategis satuan baru TNI, termasuk Komando Daerah Militer (KODAM) baru, Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dalam memperkuat stabilitas pertahanan yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat.

Studi kasus terkini menunjukkan bahwa kehadiran satuan Teritorial Pembangunan di kawasan timur Indonesia memberi dampak signifikan terhadap peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar. Data Kementerian Pertahanan 2024 mencatat penurunan ketegangan sosial sebesar 37% di wilayah yang menjadi lokasi penugasan Brigif dan Yonif TP. Riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS) tahun 2025 juga mencatat bahwa integrasi fungsi pertahanan dan pembangunan secara terpadu mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara hingga 42% di beberapa kabupaten di Papua.

Keterlibatan TNI tidak hanya sebatas penjaga keamanan, tetapi semakin meluas sebagai agen pembangunan yang menjangkau wilayah terpencil. Kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat terbukti efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan. Infografis dari Bappenas 2025 menunjukkan bahwa 68% proyek pembangunan di kawasan timur yang melibatkan satuan TNI selesai tepat waktu, dibandingkan dengan 49% proyek serupa tanpa keterlibatan militer.

Masa depan pertahanan Indonesia tidak hanya diukur dari kekuatan alutsista, tetapi juga dari kedekatan TNI dengan rakyat. Saat persatuan menjadi fondasi, setiap langkah ke depan akan lebih kokoh. Mari terus dukung langkah-langkah yang mempersatukan, membangun, dan membawa Indonesia menuju kedaulatan penuh di tanahnya sendiri.

Baca juga Berita lainnya di News Page