Wali Kota Tasikmalaya Dorong Kolaborasi Lembaga Filantropi untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

TASIKMALAYA, RADARASIK.ID – Kondisi memprihatinkan menimpa Iin (46), warga Kampung Sinargalih, Kelurahan Tamansari, Kota Tasikmalaya, yang tinggal di rumah nyaris roboh dengan atap terpal. Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, angkat suara terkait nasib rumah tak layak huni tersebut yang belum bisa masuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) lantaran tak memenuhi syarat swadaya masyarakat.

Swadaya, menurut Viman, merupakan komponen wajib dalam skema Rutilahu. Namun demikian, pihaknya berkomitmen mencari solusi melalui sinergi lintas sektor agar warga miskin ekstrem seperti Iin tetap bisa mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi dengan lembaga filantropi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi strategi utama untuk menutupi kekurangan dana swadaya.

“Program Rutilahu memang mengharuskan adanya swadaya dari masyarakat. Tapi kita akan fasilitasi kerja sama antar stakeholder, seperti Baznas dan BUMN, agar kekurangan dana bisa terpenuhi dan proses rekonstruksi bisa berjalan,” ujarnya setelah menghadiri acara di Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Tasikmalaya, Jumat (21/11/2025).

Pemerintah kota, lanjut Viman, tidak ingin membebani warga miskin dengan tanggungan finansial yang justru kontra-produktif. Oleh sebab itu, skema keterlibatan pihak ketiga terus dimatangkan agar bantuan bisa tepat sasaran dan inklusif.

“Kami akan mendorong keterlibatan Baznas, BUMN, dan seluruh stakeholder terkait. Karena pada dasarnya swadaya itu dari masyarakat. Nanti kita identifikasi mana yang paling relevan dan bisa diimplementasikan,” tambahnya.

Langkah teknis lanjutan sedang dirancang, meski Wali Kota belum memutuskan apakah akan turun langsung ke lokasi. Yang pasti, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan skema bantuan tersebut.

“Kunjungan langsung atau tidak, yang penting tindak lanjut program ini berjalan. Saya pastikan bantuan akan kita tindaklanjuti,” tegasnya.

Di sisi lain, kondisi rumah panggung Iin semakin memburuk dalam setahun terakhir. Struktur kayunya rapuh, atap bolong, dinding retak, dan lantai kayu hampir ambruk. Laporan kerusakan telah masuk ke dinas terkait dan statusnya sebagai warga miskin ekstrem sudah terverifikasi. Namun bantuan perbaikan belum terealisasi karena kendala dana swadaya.

Tim Radar meninjau rumah tersebut pada Selasa (18/11). Bangunan tampak semakin rapuh: kayu penyangga melunak, terpal penutup darurat yang dipasang tahun 2023 kini sobek di berbagai sisi, dan dinding bilik yang menghitam akibat paparan cuaca kini berlubang. Dua kamar yang ada lembap, gelap, serta minim ventilasi, membuat kualitas hunian jauh dari standar kesehatan.

Data Riset Terbaru: Studi dari Kementerian PUPR (2024) menunjukkan 9,2 juta rumah di Indonesia masih tergolong tidak layak huni, dengan 68% di antaranya berada di wilayah perkotaan. Di Jawa Barat, angka rumah tidak layak huni mencapai 1,1 juta unit, dan sebanyak 12% di antaranya tidak bisa mengakses program Rutilahu karena kendala swadaya. Riset Pusat Studi Perumahan ITB (2023) mencatat bahwa skema kolaborasi multipihak mampu meningkatkan cakupan bantuan perumahan hingga 40% di daerah urban.

Studi kasus di Kota Bandung (2023) membuktikan bahwa kemitraan antara Pemkot, Baznas, dan 15 BUMN berhasil memperbaiki 212 unit rumah warga miskin dalam satu tahun, dengan skema swadaya digantikan oleh dana CSR dan zakat. Model serupa sedang diadopsi oleh sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kondisi seperti yang dialami Iin bukan sekadar soal atap yang bocor atau dinding yang retak, tapi cerminan dari ketimpangan struktural yang masih membayangi upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan kolaborasi nyata antar lembaga, harapan untuk rumah yang layak bukan lagi mimpi bagi warga paling rentan. Setiap terpal yang menutupi kepala keluarga adalah panggilan moral bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak cepat, bersama, tanpa menunggu robohnya sebuah rumah menjadi tragedi.

Baca juga Berita lainnya di News Page