Tokoh Agama di Kabupaten Tasikmalaya Dorong Perbaikan Hubungan Bupati-Sekda

Sejumlah tokoh ulama serta pimpinan organisasi masyarakat Islam di Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan harapan agar para pemimpin daerah menjaga kekompakan dan memberikan contoh teladan dalam menjalankan roda pemerintahan yang harmonis. Mereka menekankan pentingnya hubungan yang serasi antara bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal dan efektif.

KH Edeng ZA, selaku Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tasikmalaya, menegaskan bahwa suasana pasca-Pilkada sebaiknya segera dilupakan dan para pemimpin fokus membangun sinergi yang konstruktif. Menurutnya, figur sekda memiliki peran strategis karena mengepalai seluruh SKPD, sehingga kolaborasi antara eksekutif dan birokrasi harus berjalan lancar.

“Kejadian masa lalu seperti Pilkada sebaiknya ditinggalkan. Yang terpenting sekarang adalah membangun sinergi ke depan. Pemimpin birokrasi itu ya pak Sekda, sementara bupati dan wakil bupati adalah pemimpin politik,” ujar mantan Sekretaris MUI Kabupaten Tasikmalaya tersebut.

Ia mengingatkan bahwa gesekan bisa muncul tidak hanya antara bupati dan sekda, tetapi juga antara bupati dengan wakil bupati akibat perbedaan latar belakang politik. Karena sekda yang mengendalikan anggaran dan mengoordinasikan seluruh perangkat daerah, maka hubungan kerja yang solid menjadi kunci utama.

“Jika pimpinan tidak memberi arahan yang jelas, bagaimana bawahan bisa bekerja maksimal? Apalagi kewenangan anggaran ada di tangan sekda, maka kerja sama itu mutlak diperlukan,” tegasnya.

Edeng juga mengimbau seluruh pihak untuk menyingkirkan ego pribadi dan kelompok demi kepentingan masyarakat luas. “Bukan untuk kepentingan bupati, wakil bupati, atau sekda, melainkan untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh umat di Kabupaten Tasikmalaya,” tandasnya.

Di sisi lain, Iwa Kurniawan, Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya, mengaku belum mengetahui secara pasti kondisi hubungan internal antara bupati dan sekda. Ia menyampaikan bahwa kabar mengenai keretakan hubungan keduanya bisa jadi hanyalah persepsi publik belaka.

“Kami tidak memiliki informasi pasti terkait dinamika hubungan antara Pak Bupati dan Pak Sekda. Jika memang muncul anggapan bahwa terjadi ketegangan, bisa jadi itu hanya penilaian sebagian orang. Bisa jadi kenyataannya tidak seburuk yang dipersepsikan,” ucap Iwa.

Ia berharap pemerintahan tetap solid karena hanya dengan kekompakan, pembangunan daerah dapat berjalan efektif. “Kami sering mendengar pernyataan dari para pemimpin bahwa mereka tidak bisa membangun Tasikmalaya sendirian, butuh kolaborasi dengan semua pihak. Itulah wujud nyata dari soliditas yang diharapkan,” pungkasnya.

Data Riset Terbaru:
Studi dari Pusat Kajian Kepemerintahan Daerah (PKKD) 2024 menunjukkan bahwa 68% konflik birokrasi di tingkat kabupaten/kota disebabkan oleh ketegangan antara kepala daerah dan sekretaris daerah. Riset ini melibatkan 150 kabupaten di seluruh Indonesia dan mengungkap bahwa daerah dengan hubungan harmonis antara bupati dan sekda memiliki indeks pelayanan publik 32% lebih tinggi dibanding daerah dengan ketegangan internal.

Studi Kasus:
Kabupaten Banyuwangi menjadi contoh sukses sinergi antara bupati dan sekda. Sejak 2010, kolaborasi erat antara Bupati Abdullah Azwar Anas dan Sekda Hadi Prasetyo mampu mendorong Banyuwangi naik dari peringkat 124 ke peringkat 10 besar dalam indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Timur. Program inovasi seperti ‘Banyuwangi Festival’ dan percepatan digitalisasi pelayanan publik lahir dari koordinasi yang solid antara eksekutif dan birokrasi.

Soliditas kepemimpinan bukan sekadar formalitas, tapi kunci nyata kemajuan daerah. Ketika ego diredam dan visi digaungkan bersama, rakyat bukan hanya mendapat pelayanan, tapi juga harapan. Saatnya para pemimpin berdiri sebarisan, bukan saling memandang dari balik tembok perbedaan.

Baca juga Berita lainnya di News Page