7 Sorotan Indonesia pada Agenda Utama COP30 Brasil

Indonesia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Brasil serta sekretariat UNFCCC atas terselenggaranya COP30 di Belem. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menekankan tujuh agenda strategis yang menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi krisis iklim global. Ary Sudijanto, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, menyampaikan hal ini pada penutupan COP30, Sabtu (22/11), menegaskan bahwa momentum ini menjadi penanda satu dekade sejak ditandatanganinya Perjanjian Paris, dengan fokus bergeser dari ambisi menuju aksi nyata.

Poin pertama yang ditekankan adalah pentingnya transisi energi yang adil, yang harus dibangun di atas prinsip kesetaraan, Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), serta memperhatikan kondisi nasional masing-masing negara. Transisi ini harus didukung oleh bantuan internasional berbasis hibah, bukan utang. Indonesia mendukung seruan G77 dan Tiongkok untuk menciptakan mekanisme transisi dalam kerangka UNFCCC yang adil, serta mencegah tindakan sepihak yang dapat memberatkan negara berkembang.

Di bidang Pasal 6, Indonesia mendorong agar keputusan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesiapan teknis dan kelembagaan melalui pendanaan internasional, penerapan pendekatan non-pasar, serta percepatan transisi dari proyek Clean Development Mechanism (CDM) ke mekanisme baru yang lebih efektif. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat implementasi pasar karbon yang transparan dan adil.

Dalam kerangka transparansi, Indonesia memperkuat komitmennya terhadap Enhanced Transparency Framework (ETF), dengan harapan mendapatkan dukungan berkelanjutan dalam bentuk pendanaan, pengembangan kapasitas, serta transfer teknologi. Transparansi dianggap kunci utama dalam membangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan NDC (National Determined Contributions).

Indonesia juga menekankan pentingnya Global Stocktake (GST) tidak sekadar menjadi proses evaluasi, tetapi harus mendorong aksi nyata di lapangan. Untuk itu, diperlukan dialog terstruktur yang menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang konkret dan memperkuat kepercayaan antar negara peserta.

Pada isu adaptasi, Indonesia menyambut positif hasil Global Goal on Adaptation (GGA) serta program kerja UEA-Belem. Implementasi program ini harus bersifat sukarela dan non-punitif, tanpa memberikan beban tambahan bagi negara berkembang. Pembiayaan adaptasi menjadi prioritas, dengan harapan negara maju dapat meningkatkan pendanaan hingga tiga kali lipat pada 2030, mencapai minimal 120 miliar dolar AS per tahun. Untuk isu loss and damage, Indonesia mengapresiasi fleksibilitas dalam tinjauan Warsaw International Mechanism (WIM) guna menghasilkan outcome yang bermakna.

Reformasi arsitektur keuangan iklim internasional menjadi tuntutan kuat berikutnya. Indonesia menyerukan ketersediaan pendanaan iklim tahunan sebesar 1,3 triliun dolar AS hingga 2035, dengan komitmen minimal 300 miliar dolar AS khusus untuk negara berkembang. Pembiayaan harus bersifat hibah, dapat diprediksi, dan tidak memperberat beban utang negara penerima.

Terakhir, Indonesia menegaskan pentingnya integrasi isu kelautan dalam negosiasi iklim. Ekosistem laut memiliki peran strategis dalam penyerapan karbon, perlindungan pesisir, serta penyediaan mata pencaharian berkelanjutan bagi jutaan masyarakat pesisir. Pengakuan terhadap kontribusi laut dalam mitigasi dan adaptasi iklim harus tercermin dalam keputusan COP30.

Indonesia siap untuk terus bekerja sama secara konstruktif dengan seluruh pihak guna memastikan hasil COP30 dapat ditindaklanjuti secara nyata, termasuk mobilisasi pendanaan, teknologi, dan pengembangan kapasitas. Tujuannya jelas: memperkuat ketahanan iklim, mempercepat transisi energi yang adil, serta memastikan tidak ada satu negara atau komunitas pun yang tertinggal dalam perjalanan menuju dunia yang lebih berkelanjutan.

Studi kasus terbaru dari International Institute for Sustainable Development (IISD) 2024 menunjukkan bahwa negara berkembang menghadapi defisitor pembiayaan iklim hingga 90%, dengan sektor adaptasi paling terpinggirkan. Laporan itu mencatat bahwa dari 100 miliar dolar AS janji pembiayaan iklim negara maju, hanya 23% yang bersifat hibah, selebihnya dalam bentuk pinjaman atau investasi. Ini memperkuat urgensi tuntutan Indonesia akan pendanaan berbasis hibah yang adil dan tidak menambah beban utang.

Data riset terkini dari Climate Finance Integrity (2024) mengungkap bahwa pendanaan iklim global masih jauh dari target, hanya mencapai 630 miliar dolar AS per tahun, atau kurang dari 50% dari kebutuhan yang diproyeksikan. Infografis mereka menunjukkan bahwa 70% dana iklim saat ini mengalir ke negara berpenghasilan menengah ke atas, sementara negara berpenghasilan rendah hanya mendapatkan 5%. Ini menjadi bukti nyata ketimpangan dalam arsitektur pembiayaan iklim global yang harus segera diperbaiki.

Dunia butuh aksi nyata, bukan sekadar janji. Saatnya kita ubah ambisi menjadi implementasi, transformasi energi dilakukan secara adil, dan pembiayaan iklim diarahkan untuk memberdayakan, bukan membebani. Setiap negara, komunitas, dan individu harus menjadi bagian dari solusi—karena masa depan yang berkelanjutan hanya bisa dibangun bersama.

Baca juga Berita lainnya di News Page