Pemangkasan Anggaran TKD dipengaruhi oleh Penyesuaian Anggaran Bappelitbangda Kota Tasikmalaya

Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah merencanakan proses rasionalisasi anggaran yang tertera dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) 2026. Langkah ini pasti akan memengaruhi alokasi dana untuk berbagai program yang diajukan melalui pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Apep Yosa Firmansyah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Tasikmalaya serta anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), belum memberikan keterangan mengenai kontroversi internal di lingkungan legislatif terkait pokir yang menimbulkan perdebatan. Timnya saat ini fokus pada proses norma sesuai dengan tahapan penyusunan anggaran.

Namun, Apep menjelaskan bahwa Kota Tasikmalaya masih dalam tahap akhir penyempurnaan anggaran. Sayangnya, kebijakan pemotongan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat memaksa seluruh komponen anggaran untuk diperiksa kembali.

“Semua masih dalam tahap evaluasi. Oleh karena itu, kami belum dapat menentukan program mana yang akan terpengaruh, karena penurunan TKD masih dalam proses analisis mendalam,” katanya, Selasa (18/11/2025).

Dana pusat yang dipotong sebesar Rp 219 miliar memaksa Pemkot untuk menyesuaikan kembali struktur anggaran. Tidak termasuk kemungkinan penurunan Bantuan Provinsi (Banprov), yang jika dikalkulasikan bisa mencapai Rp 300 miliar.

Situasi ini terjadi ketika Ranperda APBD 2026 hampir selesai untuk disahkan. Namun, kebijakan baru dari pusat memaksakan dokumen anggaran harus dibuka kembali untuk diteliti dari awal.

“Kita harus menyesuaikan lagi dengan kebijakan pusat dan kondisi keuangan saat ini. Karena jumlahnya cukup besar, penyesuaian harus dilakukan secara komplek,” ujar Apep.

TAPD akan bekerja sesuai dengan peraturan dan memastikan penyesuaian anggaran tetap sesuai dengan prioritas daerah. Namun, Apep tidak dapat menentukan program mana yang mungkin dirasionalisasi sebelum analisis keuangan selesai.

“Rancangan APBD Kota Tasikmalaya 2026 masih berjalan, menunggu hasil penyesuaian secara menyeluruh akibat pemotongan dana dari pusat dan faktor lain,” katanya.

Seperti yang diketahui, sebagian program yang dijalankan Pemkot berasal dari pokir anggota DPRD. Jika dirasionalisasikan, beberapa program ini mungkin mengalami pengurangan anggaran.

Pemerintah pusat telah merilis data terbaru yang menunjukkan tren penurunan alokasi dana ke daerah pada tahun-tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu lebih efisien dalam pengelolaan keuangan mereka. Studi kasus di beberapa kota menunjukkan bahwa rasionalisasi anggaran dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pembiayaan publik.

Dalam konteks ini, Kota Tasikmalaya harus lebih cepat menyesuaikan strateginya untuk mengatasi krisis keuangan tanpa mengorbankan program prioritas. Pemkot bisa memanfaatkan teknologi untuk memonitor pengeluaran dengan lebih efisien. Sebagai contoh, sistem e-budgeting dapat membantu mencatat dan melacak penggunaan dana secara real-time, mengurangi peluang penyalahgunaan.

Meskipun tantangan keuangan saat ini, ini juga peluang untuk mengembangkan inovasi dalam pengelolaan anggaran. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan transparan, Pemkot Tasikmalaya bisa menjaga layanan publik tetap berjalan lancar. Warga diharapkan tetap berpartisipasi dalam menyampaikan aspiraksi, sehingga pilihan program yang dirasionalisasi benar-benar mengacu pada kebutuhan sebenarnya.

Pemerintah kota harus berani mengambil langkah-langkah keras untuk memastikan keuangan daerah tetap sehat, tanpa lupa pada tanggung jawab untuk melayani warga dengan optimal.

Baca juga Berita lainnya di News Page