Prabowo Kritis Birokrasi Negara yang Lambat, MenPAN-RB Ungkap Akar Permasalahannya

Presiden Prabowo Subianto mengkritik birokrasi Indonesia yang dikenal lambat dan sering menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Ini mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk segera melakukan perubahan. Menteri Rini Widyantini menyampaikan bahwa Prabowo telah mengarahkan agar birokrasi menjadi lebih responsif dan beretika. “Presiden telah menyatakan bahwa birokrasi kami dikenal lambat, tidak bersih, dan sering merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu membangun integritas dalam setiap pegawai negeri,” ujar Rini dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengampu Sasaran dan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Untuk mewujudkan perubahan ini, Rini menyebutkan tiga tantangan besar yang masih dihadapi. Pertama, adanya defisit sinergi di antar instansi pemerintah pusat dan daerah. “Kita sering melihat fragmentasi program, tumpang tindih kebijakan, dan kurangnya kesesuaian kebijakan antara pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak terkoordinasi, efisiensi nasional menurun, dan pelaksanaan menjadi lambat,” jelasnya.

Tantangan kedua adalah rendahnya komitmen. Menurut Rini, reformasi sering kali dianggap sebagai agenda perorangan atau instansi, bukan sebagai agenda nasional. Hal ini disebabkan oleh pelukan terhadap tunjangan kinerja (tukin). “Karena masing-masing mengejar tunjangan, reformasi birokrasi belum menjadi komitmen kolektif. Oleh karena itu, diperlukan insentif yang lebih tegas, kepemimpinan yang transformasional, dan pengawasan berbasis hasil,” katanya.

Sementara tantangan ketiga adalah disparitas kapasitas instansi. Rini menjelaskan perbedaan dalam sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur digital di berbagai instansi, yang menyebabkan kualitas birokrasi tidak merata.

Untuk menanggapi tantangan ini, telah disepakati lima arah utama reformasi birokrasi hingga 2029. Pertama, transformasi digital. Kedua, talenta berkinerja tinggi dan kompeten. Ketiga, budaya birokrasi beretika dan inovatif. Keempat, organisasi yang fleksibel dan adaptif. Dan kelima, pelayanan publik berkualitas dan inklusif. Dokumen ini ditandatangani bersama dengan instansi terkait sebagai tanda komitmen.

Rini menambahkan bahwa reformasi birokrasi akan didukung oleh empat prinsip: partisipatif, berkelanjutan, berdampak, dan mengakomodasi keberagaman. “Reformasi ini harus hasil kolaborasi semua pihak, dengan sinergi lintas sektor dan harmonisasi kebijakan,” katanya. Rini juga menekankan pentingnya menghindari tumpang tindih kebijakan dan menjamin keselarasan antara pusat dan daerah.

Data Riset Terbaru dan Analisis Unik
Menurut studi terbaru dari Lembaga Ilmu Administrasi Negara, around 60% masyarakat Indonesia masih merasa birokrasi masih sulit dihadapi. Hal ini disebabkan oleh proses yang rumit dan tidak transparan. Sedangkan, berdasarkan laporan World Bank, negara yang memiliki birokrasi efisien dapat meningkatkan produktivitas ekonomi hingga 20%. Inovasi digital dan kolaborasi instansi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.

Kesimpulan
Birokrasi yang efisien bukan hanya menciptakan pemerintah yang lebih baik, tetapi juga masyarakat yang lebih nyaman. Setiap pergeseran positif dalam reformasi birokrasi akan memberikan dampak langsung pada kualitas hidup rakyat. Mari dukung perubahan ini dengan komitmen bersama, karena perubahan hanya akan terjadi ketika semua pihak bersatu.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page