KPAI Apresiasi Polri Usai Pembongkaran Jaringan Rekrutmen Anak Terorisme

KPAI memuji Polri, terutama Densus 88 Antiteror, atas upaya mereka dalam mengungkap praktik rekrutmen anak melalui jaringan terorisme di dunia maya. KPAI menegaskan bahwa tindakan cepat Polri, bersama BNPT dan pihak terkait, telah berhasil melindungi masa depan ratusan anak Indonesia dari ancaman yang serius.

Margaret Aliyatul Maimunah, sebagai ketua KPAI, memuji kerja sama antara Densus 88, BNPT, dan seluruh pihak yang terlibat. Dia menegaskan bahwa ini bukan hanyalah penegakan hukum, tetapi juga upaya penyelamatan anak-anak dari manipulasi ideologi kekerasan.

“KPAI sangat menghargai perjuangan Densus 88, BNPT, dan seluruh pemangku kepentingan. Ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan upaya menyelamatkan anak-anak dari eksploitasi oleh jaringan terorisme,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (18/11/2025).

Data dari Polri menunjukkan bahwa lebih dari 110 anak di 26 provinsi telah menjadi korban rekrutmen melalui media sosial, game online, dan platform komunikasi tertutup. KPAI menjamin bahwa seluruh proses penanganan anak-anak tersebut dilakukan sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Margaret menjelaskan bahwa prinsip utama dalam menanganani anak-anak korban adalah prioritaskan kepentingan terbaik bagi mereka, termasuk diversifikasi perlakuan, keadilan restoratif, pendampingan hukum, dan perlakuan yang manusiawi.

“Kami memastikan bahwa setiap anak tidak diperlakukan sebagai pelaku, tetapi sebagai korban yang perlu dilindungi hak-haknya. Pendampingan psikologis dan hukum adalah bagian penting dari proses ini,” tandas Margaret.

KPAI juga menekankan pentingnya memperkuat sistem dukungan untuk mencegah radikalisasi di kalangan anak. Menurut Margaret, keluarga harus menjadi barisan pertama pertahanan, sementara sekolah dan masyarakat perlu meningkatkan pengawasan.

“Keluarga adalah pilar utama dalam mendukung anak. Namun, sekolah dan lingkungan juga harus ikut berperan. Literasi digital anak perlu diperkuat agar mereka tidak mudah tertipu oleh propaganda ekstrem,” jelasnya.

Margaret menambahkan bahwa keberhasilan Polri dalam mengungkap rekrutmen anak secara online harus menjadi pelajaran untuk menyatukan usaha nasional dalam melindungi generasi muda.

“Polri telah menunjukkan kemampuan luar biasa. Sekarang, tugas kita bersama adalah memastikan perlindungan yang berkelanjutan agar generasi muda Indonesia bebas dari ancaman radikalisasi digital,” pungkasnya.

Menurut studi terbaru tentang dampak rekrutmen anak oleh jaringan terorisme, terungkap bahwa kebanyakan korban berusia antara 12 hingga 17 tahun. Mereka sering terkena pengaruh melalui akun media sosial palsu yang menyajikan narasi radikal. Pendekatan yang efektif dalam menyelamatkan anak-anak ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan keluarga.

Studi kasus menunjukkan bahwa pendampingan psikologis dan pendidikan tentang bahaya radikalisasi sangat membantu anak-anak untuk meninggalkan jalan yang salah. Kelompok dukungan di sekolah juga berperan penting dalam mendeteksi tanda-tanda awal radikalisasi.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, penting bagi semua pihak untuk terus berkoordinasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Generasi muda adalah masa depan negara, dan perlindungan mereka dari ancaman ekstremisme harus menjadi prioritas.

Upaya bersama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat akan memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman radikalisasi. Setiap langkah yang diambil hari ini akan memiliki dampak jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Baca juga Berita lainnya di News Page