Pengabaran Pandeglang Keluh Kurang Dana Anggaran, Gaji P3K Direncanakan Rp700 Ribu per Bulan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Kabupaten Pandeglang tengah merencanakan proses pembayaran gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Hal ini dilakukan karena kekurangan anggaran yang tersedia. Pejabat yang bertugas sebagai Sekretaris Daerah Pandeglang, Asep Rahmat, menjelaskan bahwa untuk membayar 5.816 PPPK di daerah tersebut, diperlukan dana sebesar Rp 35 miliar. Namun, anggaran yang ada hanya mencapai Rp 16 miliar.

“Setelah perhitungan di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), angka yang dibutuhkan adalah Rp 35 miliar, sedangkan yang tersedia hanya Rp 16 miliar,” tutur Asep kepada wartawan pada Senin (17/11/2025).

Gaji yang akan diberikan kepada PPPK diperkirakan antara Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu per bulan. Namun, angka tersebut belum pasti. “Rencana gaji Rp 700 ribu, jika tidak cukup, maka sebesar Rp 500 ribu, karena setelah dihitung kemampuan kami tahun depan hanya Rp 16 miliar, ini hanya rencana,” ujar Asep.

Gaji tersebut tidak berbeda dengan saat PPPK paruh waktu masih sebagai tenaga honorer. Asep menambahkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, ada kemungkinan peningkatan gaji. “Jika PAD naik, ada peluang gaji bisa bertambah. Tujuan utama adalah agar PPPK paruh waktu segera diangkat, sehingga tidak lagi ada tenaga honorer. Namun, hal ini tergantung pada kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Asep mengajak PPPK paruh waktu untuk bersyukur. “Semua orang pasti ingin gaji lebih, tetapi yang paling penting saat ini adalah kita bersyukur karena sudah mendapat NIP dan diakui sebagai pegawai. Untuk masalah gaji, kita harap PAD dapat meningkat,” kata Asep.

Pemerintah daerah memang sering menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran, terutama untuk pembayaran gaji pegawai. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada kenaikan PAD, tetapi juga pada efisiensi pengeluaran dan pengaturan anggaran yang cermat.

Dalam konteks ini, penting untuk mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya tentang membayarkan gaji pegawai, tetapi juga tentang investasi untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pemerintah daerah harus bisa menjaga keseimbangan antara pembayaran gaji dan pembangunan infrastuktur atau layanan publik yang berkualitas.

Dengan demikian, meskipun ada kendala anggaran, pemerintah daerah tetap harus berusaha untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas para pegawai, baik yang tetap maupun paruh waktu. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pengembangan karir, dan pengakuan atas prestasi yang telah dicapai. Sebagai warga, kita juga dapat berperan aktif dalam mendukung pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui kegiatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, pemerintah daerah bisa mencapai tujuan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Hal ini tidak hanya untuk menjamin kelancaran pembayaran gaji, tetapi juga untuk membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan