Perbaikan Fasum-Gedung Berakibat Rusuh pada Agustus Menguras Anggaran Negara Senilai Rp 140 Miliar

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan dana sebesar Rp 140 miliar untuk melakukan perbaikan pada berbagai bangunan yang mengalami kerusakan akibat unjuk rasa massal pada akhir Agustus 2025. Anggaran ini juga meliputi rehabilitasi Gedung DPRD Makassar.

Sebagai bagian dari anggaran tambahan PU sebesar Rp 23,21 triliun, dana tersebut menjadi penambahan pada alokasi yang semula mencapai Rp 86,60 triliun. Dengan tambahan ini, total anggaran menjadi Rp 109,81 triliun. Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, dana Rp 140 miliar digunakan untuk merenovasi berbagai gedung di seluruh Indonesia, termasuk beberapa Gedung DPRD yang terbakar selama kericuhan.

Kementerian PU telah menyelesaikan perbaikan pada 43 unit bangunan yang terkena dampak unjuk rasa tersebut. Bangunan-bangunan ini tersebar di 15 kabupaten/kota yang ada di enam provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Awalnya, Kementerian PU telah menyediakan anggaran sebesar Rp 900 miliar untuk perbaikan fasilitas umum yang langsung menghadap masyarakat. Di Jakarta, dua Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Halte TransJakarta, yakni Pasar Senen dan Polda Metro Jaya, sedang dalam proses perbaikan.

Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, perbaikan JPO Pasar Senen dan Polda Metro Jaya diharapkan selesai pada bulan November 2025. Untuk perbaikan elevator, waktu yang dibutuhkan lebih lama karena proses pembuatan rumah elevator memakan waktu.

Dewi menambahkan bahwa biaya perbaikan untuk kedua JPO tersebut diperkirakan mencapai Rp 3,5 miliar, dengan pemesanan elevator menjadi salah satu komponen yang paling mahal. Selain JPO di Jakarta, beberapa bangunan lain dengan kerusakan ringan di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini.

Sedangkan untuk bangunan dengan kerusakan berat seperti Gedung DPRD Makassar dan Gedung Grahadi Surabaya, perbaikannya diperkirakan akan selesai pada tahun 2026 atau 2027. Menurut Dewi, bangunan dengan kerusakan struktural serius memerlukan rekonstruksi total, seperti yang terjadi di Makassar, sedangkan renovasi cukup untuk bangunan lainnya.

Perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PU tidak hanya menunjang fungsi publik tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam merestorasi kerusakan akibat kerusuhan. Dengan alokasi dana yang tepat dan pengelolaan yang efisien, diharapkan fasilitas umum dapat kembali difungsikan dengan baik, memastikan kesejahteraan masyarakat dalam menggunakan fasilitas tersebut.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan