APBN Digunakan Sebagai Alat Tangani Masalah Whoosh Menurut Purbaya

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah berKomitmen untuk turut campur tangan dalam penyelesaian masalah keuangan yang dialami oleh Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah akan terlibat aktif dalam upaya tersebut, bahkan bersedia untuk membayar utang proyek kereta cepat ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa awalnya menolak terlibatnya APBN dalam masalah ini. Namun, setelah ditanyakan kembali, dia mengakui bahwa sebagai bawahan presiden, dia akan mengikuti arahan Prabowo. “Menurut saya, lebih baik tidak membayar, tapi ini adalah kebijakan dari pimpinan atas, termasuk presiden,” ungkapnya dalam jumpa pers di kantor Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

APBN kemungkinan akan bertanggung jawab atas infrastruktur prasarana dan pembayaran kewajiban keuangan proyek. Sedangkan operasional dan manajemen kereta akan diurus oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), di bawah pengawasan BPI Danantara. “Kemungkinan kita akan membayar infrastrukturnya, tapi rolling stocknya tidak termasukan, mereka yang tanggung,” kata Purbaya.

Purbaya juga menyatakan siap untuk berdiskusi dengan pihak China mengenai restrukturisasi utang Whoosh, meskipun sebelumnya dia tidak tertarik untuk bernegosiasi. “Jika mereka akan berdiskusi dengan China, saya ikut, saya ingin melihat supaya tidak rugi-rugi, tapi kita cari yang terbaik untuk negara, prosesnya masih berjalan,” ujarnya.

COO BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pemerintah dan Danantara akan bekerja sama untuk mengatasi masalah keuangan Whoosh, termasuk tunggakan utang pembangunan. Danantara akan menangani operasional, sementara pemerintah berbicara soal infrastruktur. “Solusi terbaik adalah Danantara menangani operasional, sedangkan pemerintah bertanggung jawab atas infrastruktur,” katanya di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani mengusulkan operasional Whoosh bisa disubsidi melalui skema public service obligation (PSO). “Untuk Whoosh di masa depan ada bagian yang ditanggung pemerintah melalui PSO, dan ada bagian lain yang akan ditanggung bersama,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025). Dia juga menekankan bahwa Whoosh sebagai transportasi massal adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan sarana dan operasionalnya bisa diurus oleh BUMN atau badan usaha lainnya.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga menjadi simbol kemajuan transportasi massal di Indonesia. Pengalaman dari proyek besar ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi proyek-proyek masa depan. Keterlibatan aktif pemerintah dalam penyelesaian masalah keuangan ini menunjukkan komitmen untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, meskipun tantangan tersendiri.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan