Pemerintah Tawarkan Peluang Penyerapan Infrastruktur Whoosh

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Indonesia menimbang kemungkinan untuk mengambil alih infrastruktur proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh. Langkah ini dipertimbangkan sebagai solusi untuk mengatasi tantangan keuangan dan utang yang masih menjadi beban proyek tersebut.

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, ada kemungkinan APBN akan terlibat secara langsung dalam pembiayaan infrastruktur. Hal ini termasuk pembayaran semua kewajiban keuangan yang terkait dengan pembangunan proyek. Namun, aspek operasional, termasuk pengelolaan kereta api, akan tetap diurus oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di bawah pendampingan BPI Danantara.

“Kita akan membayar infrastruktur dan jalannya, tetapi rolling stocknya tidak akan kami sentuh, mereka yang menjamin,” ujar Purbaya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/11/2025).

Namun, Purbaya menegaskan bahwa skenario ini masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan akhir. “Belum ada kesimpulan yang jelas, masih dalam proses,” tambahnya. Dia juga menyatakan keinginannya untuk terlibat dalam diskusi dengan pihak China terkait restrukturisasi utang Kereta Cepat, meskipun sebelumnya dia menyatakan enggan bernegosiasi.

Pada kesempatan sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria, juga mendukung ide serupa. Dony menjelaskan bahwa peran BPI Danantara akan terbatas pada operasional, sementara pemerintah akan bertanggung jawab atas infrastruktur. “Danantara akan menangani operasional Whoosh, sementara pemerintah akan menjalankan perannya dalam infrastruktur,” katanya saat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

Dengan adanya alternatif ini, diharapkan masalah keuangan proyek Whoosh dapat teratasi secara efektif, sehingga proyek ini dapat berjalan tanpa hambatan.

Pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap menjadi salah satu topik hangat dalam pembicaraan publik. Proyek ini, yang awalnya diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung, kini menghadapi tantangan finansial yang signifikan. Langkah pemerintah untuk mengambil alih infrastruktur bisa menjadi solusi yang efisien, meskipun masih perlu perundingan lebih lanjut dengan pihak China.

Studi kasus proyek kereta cepat di berbagai negara menunjukkan bahwa pengalaman yang berhasil seringkali melibatkan kerjasama erat antara pemerintah dan investor swasta. Misalnya, proyek kereta cepat di Taiwan dan Jepang berhasil dikembangkan dengan model kemitraan publik-swasta yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang fleksibel dan kolaboratif dapat menjadi kunci sukses.

Dengan demikian, meskipun tantangan masih ada, adanya komitmen pemerintah untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan pemanfaatan APBN bisa menjadi langkah positif. Solusi ini tidak hanya menguntungkan pembiayaan proyek, tetapi juga memastikan kelancaran operasional yang efisien. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang visi untuk membangun transportasi masa depan yang lebih canggih dan ramah lingkungan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan