Di Kabupaten Tasikmalaya, sebuah aturan yang dirancang untuk menyelaraskan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) justru menyebabkan terjadinya pembayaran ganda yang tidak terduga. Akibatnya, hampir Rp7 miliar dari dana publik telah hilang tanpa dapat ditelusuri.
Di balik kemunculan regulasi baru, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024, yang seharusnya menyesuaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan beban kerja dan kinerja, ternyata membuka jalan bagi praktik yang tidak semestinya. Pegawai yang sudah menerima TPP dari jabatan struktural, masih dapat mengklaim TPP tambahan dari jabatan fungsional atau proyek khusus. Beberapa pejabat bahkan terdaftar dalam lebih dari satu daftar pembayaran tanpa ada koreksi yang dilakukan.
Salah satu pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang tidak ingin identitasnya terungkap menuturkan bahwa mekanisme pengawasan telah berubah sejak pembuatan Perbup 5/2024. Data kini dikunci secara manual, tanpa ada validasi otomatis yang memastikan akurasi.
Hasil perhitungan sementara menunjukkan bahwa selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp6,974 miliar. Pasal-pasal dalam Perbup 5/2024 sebenarnya mengatur formula baru untuk TPP berdasarkan beban kerja, tempat tugas, dan kinerja, tetapi tidak ada klausul yang eksplisit melarang penerimaan TPP dari jabatan ganda atau tim proyek.
Satu sumber dalam Pemkab Tasikmalaya menjelaskan bahwa sistem akan secara otomatis mengeluarkan dua tunjangan jika ada dua Surat Keputusan (SK) yang aktif. Tanpa revisi regulasi, praktik ini dianggap sah. Hal ini menyebabkan kejadian absurd dimana PNS yang duduk di eselon tinggi menerima TPP struktural penuh, tetapi tetap tercatat sebagai ahli dalam tim kegiatan dengan honor dan tunjangan tambahan.
Sumber internal juga mengungkapkan bahwa temuan awal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat perbedaan antara data pembayaran dan realisasi kinerja yang sebenarnya.
Seiring dengan perkembangan yang terjadi, studi kasus yang relevan dapat membantu mengilustrasikan dampak dari regulasi yang tidak jelas. Misalnya, dalam kasus lain di daerah lain, praktik serupa telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan birokrasi. Infografis yang menampilkan alur pembayaran TPP yang tumpang tindih juga dapat membantu memvisualisasikan masalah ini dengan lebih jelas.
Penting bagi pihak berwenang untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki regulasi tersebut, agar tidak ada lagi pemanfaatan tidak semestinya dari dana publik. Setiap sentimen keuangan negara harus dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan bijaksana untuk kebaikan masyarakat.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.