Soroti Pinjaman Daerah, Komisi III DPRD Tasikmalaya Meminta DPUTRLH

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya menghadirkkan pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Transportasi, dan Perumahan Rakyat (PUTRLH) dalam sidang pada Rabu, 5 November 2025. Dalam sesi tersebut, mereka membahas rencana pinjaman daerah sebesar Rp 230,25 miliar untuk renovasi jalan yang rusak, yang terdaftar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) tahun 2026.

Dana tersebut berencana diajukan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Ketua Komisi III DPRD, H. Gumilar Akhmad Purbawisesa, mengungkapkan bahwa awalnya dana tersebut dikalkulasi untuk memperbaiki sekitar 44 kilometer jalan, berdasarkan paparan awal.

Namun, setelah diskusi dengan Panitia Khusus (Pansus), volume pekerjaan mengalami perubahan menjadi 66 kilometer jalan. Gumilar memastikan bahwa mereka tidak menentang pembangunan, tetapi menolak skema pembiayaan melalui pinjaman daerah yang dianggap akan memperberat beban keuangan daerah jangka panjang.

Menurut Gumilar, jika Pemkab tetap mengambil pinjaman Rp 230 miliar, pembayaran cicilan diperkirakan akan didukung oleh pendapatan pajak kendaraan bermotor (Opsen PKB) yang rata-rata mencapai Rp 70 miliar per tahun. Ia menyarankan penggunaan dana yang sudah tersedia setiap tahun untuk pembangunan bertahap lebih rasional dibandingkan melakukan pinjaman besar seketika.

Gumilar menambahkan bahwa kebutuhan total perbaikan jalan di Kabupaten Tasikmalaya mencapai sekitar Rp 1,7 triliun, berdasarkan perkiraan biaya Rp 1,2–1,5 miliar per kilometer. Dengan demikian, pinjaman Rp 230 miliar hanya dapat menangani sekitar 40 persen jalan yang rusak.

Ia juga menilai bahwa langkah pinjaman ini berpotensi menghambat pembangunan sektor lain, karena selama lima tahun ke depan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dibebani pembayaran cicilan sekitar Rp 40 miliar per tahun.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa penggunaan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur secara bertahap dapat mengurangi risiko utang jangka panjang. Studi kasus dari beberapa daerah menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih efektif dalam menjaga keuangan daerah. Infografis yang relevan dapat membantu memvisualisasikan perbandingan biaya dan manfaat antara skema pinjaman dan pembiayaan bertahap.

Pembangunan jalan yang terencana harus seimbang dengan kestabilan keuangan daerah. Dengan memfokuskan pada pendanaan yang berkelanjutan, Tasikmalaya dapat membangun infrastruktur tanpa mempertimbangkan beban utang yang besar.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan