Kekuatan Militer Myanmar Bertahan Unggul dalam Pertempuran

Myanmar sedang mempersiapkan pemilihan umum nasional yang akan dilakukan pada Desember tahun depan. Namun, dengan situasi saat ini di mana militer menguasai kekuasaan dan sebagian wilayah masih di bawah kontrol pemberontak setelah hampir lima tahun perang saudara, pelaksanaan pemilu menjadi sulit dipikirkan. Ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut pembukaan suara tersebut sebagai “pemalsuan” dan ditujukan untuk mempertahankan kekuasaan jenderal melalui partai-partai boneka.

Militer saat ini berusaha keras untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pemungutan suara di sejumlah wilayah. Sejak Juni 2025, pihak militer berhasil merebut kembali beberapa kota dan jalur perdagangan di berbagai front di wilayah timur, serta berhasil menahan atau memukul mundur pasukan perlawanan di beberapa titik. Keberhasilan ini diperkirakan akan mengukuhkan posisi pemerintah menjelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Desember 2025 hingga Januari 2026.

“Bagian dari strategi mereka adalah memberikan deadline yang jelas,” kata Kyaw Htet Aung, analis keamanan dari Institute for Strategy and Policy Myanmar. Militer saat ini melancarkan serangan balik terbesar dalam beberapa tahun terakhir, mungkin sejak perang saudara pecah pada 2021. Mereka membuka kembali jalur perdagangan dan logistik, meningkatkan jumlah pasukan, melakukan reformasi dalam cara bertempur, serta bergerak agresif di bidang diplomatik dan politik menjelang pemilu. Selain itu, mereka juga memiliki peralatan militer baru.

Meski menang di beberapa wilayah, pengamat menilai junta belum menguasai seluruh wilayah Myanmar. Namun, kota dan jalan yang berhasil direbut kembali dianggap memiliki nilai strategis, termasuk jalur perdagangan utama dengan Cina dan Thailand, serta tambang permata dan mineral yang sebelumnya dikuasai berbagai kelompok pemberontak sejak kudeta.

Di beberapa daerah, kelompok perlawanan masih menunjukkan kekuatan. Di barat, pasukan Arakan Army terus bergerak menuju pusat negara. Di utara, Kachin Independence Army masih menekan militer dan mampu mempertahankan wilayahnya. Namun, banyak kelompok bersenjata lain yang kini beralih dari posisi menyerang menjadi bertahan sejak tahun 2024.

“Itu perubahan besar. Mereka kini bertahan di wilayah yang mereka kuasai. Namun, sejak saat itu, mereka tidak mampu mempertahankan wilayah tersebut dan mulai kehilangan kota satu per satu,” kata Su Mon, analis senior di Armed Conflict Location and Event Data. Sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil pada Februari 2021, puluhan ribu orang dari seluruh pihak dilaporkan tewas, dan lebih dari 3,3 juta warga sipil mengungsi. Penyelidik PBB menuduh junta melakukan kejahatan perang, termasuk pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan dalam skala besar.

Keberhasilan terbaru militer sebagian didorong oleh dukungan baru dari Cina, yang memiliki investasi bernilai miliaran dolar di sektor energi dan infrastruktur di Myanmar. Dalam beberapa waktu terakhir, Cina meningkatkan dukungan diplomatik, ekonomi, dan militer untuk rezim Myanmar. Pada Januari 2025, Cina telah menengahi gencatan senjata antara militer dan salah satu kelompok bersenjata kuat, serta gencatan senjata lain beberapa bulan lalu dengan kelompok yang mengancam basis kekuasaan junta di wilayah tengah.

Selain itu, Cina menekan perdagangan lintas batas yang selama ini menjadi sumber pasokan penting bagi kelompok pemberontak untuk melemahkan serangan terhadap pasukan junta. Beijing juga menggunakan pengaruhnya terhadap kelompok besar United Wa State Army (UWSA) untuk memperluas embargo tersebut. “UWSA adalah sumber utama dukungan militer dan keuangan bagi banyak kelompok lain, dan kini mereka telah terputus,” kata Su Mon.

Alasan lain di balik peningkatan kekuatan militer adalah upaya perekrutan ulang yang dilancarkan oleh rezim. Setidaknya 60.000 tentara diperkirakan telah bergabung dengan barisan militer sejak junta memulai perekrutan wajib militer pada musim semi lalu. Upaya perekrutan ini telah menghidupkan kembali batalion-batalion junta yang sebelumnya melemah akibat korban perang, desertasi, dan defisiensi, sehingga militer dapat mengerahkan jauh lebih banyak pasukan ke medan perang daripada sebelumnya.

Analis juga mencatat bahwa militer kini belajar dari kesalahan masa lalu dan memperbaiki kemampuan tempurnya. Termasuk dengan memperkuat armada drone dan penggunaan serangan udara. Kini militer menggunakan serangan udara sejak awal pertempuran, bukan setelah kontak senjata dimulai seperti sebelumnya. Sementara itu, rezim juga menyerahkan lebih banyak kendali militer dari Min Aung Hlaing kepada Soe Win, yang dianggap lebih kompeten, dan mulai mempromosikan komandan garis depan yang berpengalaman tempur.

Para analis menilai militer belum berada di posisi menang mutlak, sementara kelompok perlawanan juga belum benar-benar kalah. “Tidak ada solusi militer untuk konflik Myanmar, tidak pernah ada. Hanya solusi politik yang bisa mengakhirinya,” ujar Michaels. Menurutnya, skenario yang paling mungkin adalah rezim terus memecah belah kelompok perlawanan yang sejak awal memang tidak sepenuhnya bersatu dan membuat kesepakatan dengan mereka satu per satu.

Untuk saat ini, kata Michaels, prospek bagi kelompok perlawanan dan bagi Myanmar secara keseluruhan “masih suram.” Konflik di Myanmar membutuhkan penyelarasan strategis yang lebih matang dan dukungan internasional yang konsisten untuk mencapai damai yang berkelanjutan. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong dialog dan kooperasi, karena hanya melalui kerja sama yang sejahtera bagi semua pihak yang akan membawa perubahan yang signifikan.

Baca juga Berita lainnya di News Page