WFH ASN Di Tasikmalaya Dimulai, Sidak Viman Temukan Ruangan AC yang Masih Menyala

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

KotaTasikmalaya mengadopsi kebijakan WFH untuk aparatur sipil negara (ASN) mulai Jumat 10 April 2026. Penetuan ini dilakukan melalui inspeksi fisik oleh Wakil Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, di beberapa ruangan di Bale Kota.

Sebagai pengujian awal, Viman mengamati bahwa penerapan WFH di Setda sudah berjalan, meskipun ada beberapa ruangan yang masih memerlukan suhu karena AC aktif. Salah satunya adalah ruangan Barang dan Jasa (Barjas) atau Unit Layanan Pengadaan (ULP), yang wajib tetap menyala AC karena kebutuhan server.

Sebagai bagian dari upaya menghemat energi, lampu dan perangkat elektronik lain telah dimatikan. “Hari ini adalah kali pertama kita mencoba WFH ASN di Tasikmalaya,” ujar Viman kepada Radar. Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak berarti ASN bertelepon dari rumah sepenuhnya. Pegawai di eselon II, III, serta pelayanan publik masih harus datang ke kantor.

Pegawai lain berbekerja dari rumah, diwasi melalui sistem absensi digital dan rapat virtual. Menariknya, Viman pernah menyapa ASN WFH melalui panggilan Zoom, berani bertanya apakah mereka sudah mandi sebelum absen. “Ada yang saya tanya, sudah mandi belum? Kan pagi-pagi absen zoom dari rumah,” kata Viman dengan nada santai.

Kebijakan ini tidak hanya memfokus pada keterampilan kerja, tapi juga efisiensi energi. Aktivitas yang tetap berjalan di satu ruangan agar penggunaan listrik dan air lebih optimal, bukan terdistribusi di berbagai lokasi. Viman juga mengingatkan bahwa WFH bukan berarti “work from home” tanpa disiplin. ASN tetap harus menggunakan seragam saat bertugas daring.

Pemkot menguji efektivitas kebijakan ini dalam satu bulan ke depan, termasuk dampaknya terhadap penghematan-energy. Perubahan ini menargetkan mengurangi kerusakan lingkungan dan biaya operasional.

Tasikmalaya menunjukkan bahwa kebijakan inovatif bisa dikemas dengan visi yang jelas. Dengan mengintegrasikan teknologi dan struktur kerja yang fleksibel, pemerintah dapat mencapai tujuan efisiensi tanpa mengabaikan tanggung jawab kerja. Model ini bisa menjadi referensi bagi kota lain yang ingin menghemat sumber daya.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan