Inventarisasi Aset Pemkab Pangandaran Belum Prosess, Jalan Umum yang Tercatat Milik Swasta

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

DPRD Kabupaten Pangandaran mengungkapkan ketidakpastian dalam pendaftaran aset-assets yang ada di wilayahnya. Mayoritas aset umum masih tidak tercatat secara terpadu, yang menjadi risiko bagi pengelolaan nasional. Ketua DPRD, Asep Noordin, mengungkapkan ketemuannya pada patokan aset milik PJKA yang berdiri di jalan umum di Pananjungsari. “Awalnya saya berpikiran ini adalah aset umum, tapi ternyata diajukan sebagai kewenangan perusahaan,” kata Asep kepada media pada 9 April 2026.

Keterbatasan pengelolaan aset terdeteksi di lokasi yang seharusnya menjadi jalur akses umum. Patokan tersebut harus dipindahkan agar tidak memadukan jalan umum dengan kawasan korporasi. “Akses publik harus tetap bersifat rakyat, bukan menjadi hak eksklusif pihak tertentu,” menegaskan Asep. Hal ini menuntut penegakan ketat oleh DPRD untuk memastikan fungsi pengawasan terhadap aset daerah.

Salah satu aset yang mencuriga adalah lahan untuk jalan Wisata Badeto Ratu di Pantai Pangandaran. Meski tanahnya didanai melalui hibah, statusnya belum terdaftar di sistem pemerintah. “Ini menunjukkan kesenjangan dalam dokumentasi aset,” sebutnya. Pemerintah perlu memperkuat sistem inventarisasi, terutama untuk lahan strategic seperti jaringan jalan.

Sebagai solusi, Asep menyarankan investasi lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. “Dengan aset yang terdaftar, pemerintah dapat mengelola dana dengan lebih efisien,” ujarnya. Selain itu, perlu perhatian terhadap aset yang berasal dari hibah atau donasi, untuk memastikan keberlanjutan di masa mendatang.

Pemerintah daerah dianjurkan untuk mempercepat proses evaluasi aset. Hal ini bukan hanya untuk transparansi, tapi juga untuk memperkuat keuangan daerah melalui pengelolaan yang terstruktur. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, harus berpartisipasi untuk menjaga keamanan dan fungsinya aset yang dimiliki rakyat.

Mengelola aset daerah dengan transparan bukan hanya行政职能, tapi investasi bagi kemandirian masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga keamanan dan fungsinya.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan