Soal Cirahong, Aparat Desa di Tasikmalaya dan Ciamis yang Kecewa Tidak Dapat Ruang Dialog dengan Gubernur

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Tasikmalaya, Radartasik.id – Perdebatan seputar Jembatan Cirahong terus menyusul kemanfaatan gerakan “Tabayun Agung Rahayat Paduli Cirahong Tatar Sukapura Galuh” oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Inisiatif ini menggabungkan berbagai tuntutan untuk menyelesaikan masalah keamanan, regulasi, serta dampak sosial-ekonomi yang dialami warga di sekitar kawasan jembatan.

Pembentukan gerakan ini terciptama dari kondisi yang berkeluturan. Isu keamanan jalan, ketidakpastian kebijakan, hingga ketimpangan ekonomi menjadi penyebab keterangguhan masyarakat. Di antara six poin utama yang diproses, ada penyesuaian keamanan menjadi patrolling terbatas. Penyesuaian ini disebabkan oleh kekurangan tenaga pelindung dan keterbatasan anggaran desa. Langkah ini juga dikaitkan dengan pelaporan masyarakat, terutama terhadap risiko tindak kejahatan di jam berantri.

Kebijakan lain yang diharapkan adalah mempercepat pendirian Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi atau kabupaten. Selain itu, masyarakat menekankan pemberdayaan pekerja lokal, pembangunan Jembatan Cirahong II, pengembangan ekonomi kreatif, serta revitalisasi pentingnya sejarah dan budaya Galuh-Sukapura.

Seorang tokoh masyarakat, Dian Cahyadinata SH dari Kecamatan Margaluyu, mengkritik kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang terjadi tanpa koordinasi sebelumnya. Kunjungan ini dianggap hanya sebagai inspeksi mendadak tanpa ruang dialog dengan pemerintah setempat atau tokoh lokal. Dian menekankan bahwa komunikasi langsung sangat penting untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menyusun solusi bersama.

Meskipun Dian menyadari peningkatan fasilitas seperti CCTV dan pemasangan lampu jalan umum, ia mengklaim bahwa langkah tersebut belum mencakup solusi utamanya. Kesalahan utama adalah kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kejahatan.

Pemrograman digital dan promosi wisata budaya dapat menjadi solusi praktis. Hubungan yang transparan antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi kunci untuk mengatasi konflik.

Komunikasikan aspiasi dengan transparansi untuk membangun kepercayaan. Solusi yang berkelanjutan hanya bisa ditemukan melalui kolaborasi yang sehat antara semua pihak.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan