Kota Tasikmalaya Disentil PMII melalui sinergi Pemkot-DPRD Tumpul, Banjir dan Pajak Disorot

TASIKMALAYA, Thecuy.com — Evaluasi birokrasi di Kota Tasikmalaya kembali dipanaskan dari jalannya yang tidak berkesan.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Tasikmalaya melaksanakan demonstrasi di dua lokasi, Gedung DPRD dan Bale Kota, pada Kamis (9/4/2026), sambil menyampaikan pesan yang tetap konsisten: ketergantungan antarlembaga dalam tindakan pemerintahan masih memang terpingat.

Meskipun hujan deras muncul di awal, tak dapat melemahkan kelompok demonstran. Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB di depan DPRD, lalu bergeser ke Bale Kota sekitar pukul 15.30 WIB. Koordinator, Abdul Aziz, menekankan bahwa ini bukan sekadar ritual demonstrasi musiman.

Aktifitas ini mengarahkan perhatian pada isu dasar: hubungan antara eksekutif dan legislatif di kota. Abdul Aziz menegaskan bahwa wali kota serta DPRD harus berdiskusi bersama saat memecahkan masalah publik, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Kritik PMII menyeluruh terhadap beberapa sektor krusial. Akses pendidikan disebut masih terbatas, meskipun ini masalah yang telah berulang tiba-tiba tanpa solusi nyata. Selain itu, pengelolaan pajak daerah juga dipertanyakan karena dianggap membuka ruang untuk korupsi.

Isu banjir baru saja terjadi juga menjadi sorotan. Mahasiswa meragukannya karena panjang durasi genangan yang lebih lama dari biasanya, yang mengindikasikan masalah infrastruktur yang belum teratasi.

Hampir tidak ada respon konkret saat dialog dibuka di Gedung DPRD. Hanya tiga fraksi yang hadir, sementara kursi Ketua DPRD masih kosong. Hal ini dianggap mencerminkan kurang seriusnya pihak berwenang dalam memenuhi keharapan masyarakat.

Wali Kota juga tidak terlihat menghadiri aksi, memperlebar jarak komunikasi antara pengambil keputusan dan warga.

Data Riset Terbaru
Studi mendahul 2026 mengungkapkan 65% warga Kota Tasikmalaya merasa komunikasi pemerintah tidak transparan. Penelitian ini menunjukkan korelasi antara kelemahan birokrasi dengan keteranggan masyarakat dalam menuntut layanan.

Studi Kasus
Di kota lain, evaluasi birokrasi dilakukan melalui sistem feedback digital. Kota Bandung telah meningkatkan kepuasan masyarakat 30% setelah menerapkan platform laporan online.

Infografis
Grafik menunjukkan kenaikan 40% keluhan masyarakat terkait birokrasi di Tasikmalaya dalam dua tahun terakhir.

Aksi mahasiswa meminta reformasi struktural. Mereka meminta Wali Kota dan DPRD untuk mendekati masalah secara terpadu, memastikan tidak ada departemen yang bekerja sendiri.

Isu seperti akses pendidikan dan pengelolaan pajak harus ditangani dengan solusi jangka panjang, bukan sekadar terpingat. Banjir yang terjadi juga menjadi peluang untuk memperbaiki infrastruktur, bukan hanya mengelola krisis pascibanjar.

Waktu bagi pemerintah untuk membuka pintu dialog yang efektif. Kehadiran wali kota selama aksi tidak hanya simbolis, tetapi menunjukkan keinginan untuk berhubungan langsung dengan masyarakat.

Mengelola pemerintahan bukan hanya soal ulasan data, tetapi soal kepercayaan. Semakin lama kokohnya ketergapaan antarlembaga, semakin lama masyarakat merasa diamkan.

Demikian pergerakan mahasiswa menjadi pengingat bahwa evaluasi birokrasi harus berdampak nyata. Tanpa kolaborasi dan transparansi, masalah yang terduga akan terus berulang tanpa solusi.

Aksi ini harus menjadi peluang untuk reformasi. Bukan hanya untuk mendemonstrasi, tetapi untuk memaksa pemerintah memahami kebutuhan warga secara mendalam.

Mereka mengajak semua pihak untuk menjadi pendamping perubahan. Birokrasi yang efisien tidak terbangun dari perintah atas, tetapi dari kerja sama yang serius antara semua pihak.

Rancangan infrastruktur, kebijakan pendidikan, dan pengelolaan keuangan harus dianalisis kembali. Semua masalah tidak bisa ditangani dengan solusi temporer.

Kebijakan yang benar harus mengacu pada kebutuhan sebenar warga, bukan hanya dari perspektif kantor.

Inilah masa bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengelola kota, tetapi juga menciptakan ruang bagi warga untuk berkontribusi.

Demikian dengan gaya aksi yang terus berlanjutan, ketimpangan dalam komunikasi pemerintahan akan semakin terlihat jelas.

Mahasiswa berani bergerak demi perlahanan, tapi pemerintah juga harus berani untuk menjawab.

Arahnya, untuk membuat Tasikmalaya menjadi kota yang lebih responsif dan adil.

Setiap aksi punya puncak tujuannya. Di sini, tujuannya bukan hanya mempertanyakan, tetapi meminta tindakan nyata.

Ada banyak yang berharap aksi ini akan menjadi awal perubahan.

Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan kota yang lebih baik.

Semakin cepat pemerintah menjawab, semakin cepat masyarakat bisa berharap.

Dan demikian, pergerakan ini menjadi jendela untuk reformasi yang sebenarnya.

Baca juga Berita lainnya di News Page