WFH ASN Kota Tasikmalaya Akan Dimulai Uji Jumat ini, Dapat Ada Sehari Naik dengan Sepeda atau Kendaraan Listrik

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kota Tasikmalaya mulai mengeksperimen dengan konsep kerja dari rumah (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) denne pekan. Penyusunan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya transformasi budaya kerja yang dipersembahkan pemerintah pusat, meski tetap berlangsung dalam fase uji coba. Wakil Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan menyatakan bahwa implementasi ini akan dinamis dan akan dievaluasi dalam dua bulan ke depan.

Kebijakan ini mencakup penyusunan pola khusus, seperti penerapan WFH pada hari Jumat. Selain itu, ASN juga diencanakan menggunakan transportasi non-bahan bakar fosil pada hari tertentu, seperti sepeda atau kendaraan listrik, sebagai upaya menghemat energi. Pemkot juga menyusul dengan mengatur penggunaan ruang kerja dan mengurangi perjalanan dinas atau mobil dinas.

Viman menekankan bahwa tujuan utama adalah mempertahankan produktivitas, bukan hanya kehadiran fisik. Ia menyatakan bahwa kinerja akan diukur berdasarkan kompetensi dan pengawasan, bukan hanya absensi. Paradigma lama yang mengukur kinerja dari kehadiran fisik akan diganti dengan fokus pada hasil kerja.

Pemantauan akan diperkuat melalui sistem digital. ASN yang menjalani WFH tetap diwajibkan untuk on call, terutama pejabat eselon II dan III yang harus tetap masuk kerja, termasuk layanan esensial. Sekretaris Daerah, Goparulah memastikan mekanisme pengawasan melalui aplikasi digital, seperti sistem absensi tiga kali sehari (pagi, siang, sore).

Implementasi ini tidak menghilangkan peran kerja fisik, tetapi mengubah perspektifnya. Fokus sekarang pada efisiensi dan adaptasi dengan teknologi. Sementara itu, pemerintah tetap memperhatikan risiko, seperti keberhasilan WFH dalam mempertahankan kualitas layanan publik.

Kebijakan ini menguji kemampuan pemerintah lokal untuk beradaptasi dengan tren kerja modern. Apakah inovasi akan menjadi solusi jangka panjang atau hanya eksperimen sementara? Dampaknya akan mengacu pada kemampuan ASN mempertahankan produktivitas sambil menghemat sumber daya.

Kebijakan ini membuka dialog tentang transformasi budaya kerja di sektor publik. Meskipun masih dalam fase uji coba, pengalaman dari implementasi ini bisa menjadi referensi untuk daerah lain. Keseimbangan antara fleksibilitas dan ketangguhan menjadi kunci agar inovasi tidak mengacaukan fungsionalitas layanan pemerintah.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan