Jembatan Cirahong Ciamis-Tasik Mencuat di Media Sosial, KDM Meminta Penjagaan Dihentikan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Jembatan Cirahong di Ciamis Jadi Fokus Rumor Pungutan Liar

Warga di Jembatan Cirahong, yang menghubungkan Ciamis dan Tasikmalaya, menjadi aliran pembicaraan di media sosial setelah dugaan pungutan oleh kelompok oknum muncul. Dedi Mulyadi, yang aktif memonitor via media sosial, menegaskan pada tanggal 4 April 2026 bahwa tidak ada pihak yang berkuasa untuk meminta dana dari pengguna jembatan.

Jembatan ini, yang dibangun kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan biaya lebih dari Rp1 miliar, kini dianggap aman dan dilengkapi fasilitas seperti pengecatan serta penginstalan lampu untuk keindahan. Dedi menegaskan, proyek perbaikan dilakukan di bawah anggaran pemerintah provinsi, sehingga tidak ada dasar bagi aktivitas pungulan.

Respons Dedi mencakup ancaman hukum bagi pihak yang melakukan pungutan. Ia menyatakan, jika adanya penyalahgunaan, pihaknya akan mengambil langkah hukum, termasuk penyalahgunaan pidana terhadap pelaku.

Kepala Desa Panyingkiran, H Soleh, menjelaskan bahwa aktivitas penjagaan di jembatan dilakukan oleh warga dari dua desa, Panyingkiran dan Pawindan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran lalu lintas, bukan untuk memungut dana. Dedi juga menegaskan, warga hanya membantu dan tidak memaksa, sehingga dugaan pungutan bersifat keliru.

Pemerintah desa, untuk menjaga kondisi jembatan, memutuskan menghentikan sementara aktivitas penjagaan. Penetapan ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memastikan jembatan tetap beroperasi tanpa gangguan.

Pembaca, peristiwa ini mengingatkan kita untuk tidak langsung menyimpulkan hal-hal berdasarkan informasi terbatas. Verifikasi dari pihak berwenang penting untuk menghindari keraguan. Pengelolaan infrastruktur public perlu transparan dan partisipatif agar masyarakat merasa aman dan terlibat dalam pengelolaan.

Rumitnya di sekitar Jembatan Cirahong bisa menjadi peluang untuk mengajak pemerintah memperbaiki infrastruktur lain yang kurang optimal. Semua pihak, dari warga hingga pejabat, harus kerja sama untuk memastikan keamanan dan kualitas layanannya. Semakin cepat kami mengatasi masalah seperti ini, semakin besar peluang masyarakat bisa berkualitas hidup tanpa gangguan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan